Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu Baru Harus Berani Evaluasi Utang Pemerintah

Kompas.com - 20/05/2013, 15:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak yang berharap naiknya Chatib Basri menjadi Menteri Keuangan memberikan warna baru dalam struktur APBN, termasuk berani mengambil langkah untuk menghentikan defisit APBN serta mengevaluasi utang pemerintah.

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta. Menurutnya, sebagai aktivis, Chatib Basri seharusnya memiliki keberanian melakukan perubahan haluan ekonomi yang selama ini sangat liberal dan mengakibatkan ketimpangan makin lebar.

"Saat ini ketimpangan semakin melebar dan pemerataan pembangunan terabaikan. Itu tantangan utamanya," ujar Arif melalui pesan singkat, Senin (20/5/2013).

Menurutnya, perubahan yang paling mendesak adalah Menkeu melakukan evaluasi terhadap utang dan reformasi fundamental terhadap struktur APBN sehingga benar-benar berfungsi mempercepat kesejahteraan rakyat.

Terkait dengan utang, Wakil Menkeu Mahendra Siregar sebelumnya berujar bahwa pemerintah yakin bisa membayar utang negara sekitar Rp 2.000 triliun. Jumlah tersebut sekitar 23 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 9.000 triliun.

Menurut Mahendra Siregar, pemerintah saat ini fokus untuk menjaga fiskal negara. Sebab, selama ini keuangan negara mengalami defisit karena sebagian besar keuangan negara digunakan untuk anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Kami mampu membayar karena, jika dilihat, maka bukan saja nominalnya, melainkan besarnya kapasitas membayar," kata Mahendra saat ditemui selepas Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR Jakarta, Senin (20/5/2013).

Mahendra menambahkan, kapasitas membayar tersebut terlihat dari besaran PDB negara. Saat ini kapasitas PDB sekitar Rp 9.000 triliun atau sekitar 1 triliun dollar AS menunjukkan kapasitas untuk beroperasinya mesin ekonomi Indonesia, termasuk untuk membayar utang negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

    Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

    Whats New
    Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

    Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

    Work Smart
    Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

    Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

    Whats New
    Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

    Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

    Whats New
    Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

    Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

    Whats New
    Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

    Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

    Whats New
    HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

    HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

    Whats New
    BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

    BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

    Work Smart
    Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

    Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

    Whats New
    Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

    Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

    Whats New
    Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

    Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

    Earn Smart
    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    Whats New
    'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    "Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    Whats New
    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    Whats New
    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com