Kamis, 17 April 2014

News / Bisnis & Keuangan

Harga BBM Naik, Jumlah Orang Miskin Naik Jadi 30 Juta

Senin, 27 Mei 2013 | 22:06 WIB

Baca juga

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengatakan, jumlah orang miskin akan bertambah jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang direncanakan dilakukan pada pertengahan Juni mendatang.

Menteri Perencaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, jumlah orang miskin pada tahun ini akan naik dari 10,5 persen menjadi 12,1 persen. "Ada kenaikan angka kemiskinan sebesar 1,6 persen atas dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini," kata Armida saat Rapat Kerja Pembahasan RAPBN 2013 di Komisi XI Jakarta, Senin (27/5/2013).

Armida menambahkan, jika saat ini jumlah penduduk mencapai 250 juta, maka jumlah orang miskin setelah kenaikan BBM menjadi 30,250 juta orang. Padahal sebelumnya, dengan asumsi harga bensin tetap Rp 4.500 per liter, tahun 2013 ini diprediksi angka kemiskinan hanya 26,250 juta. Dengan demikian, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, maka jumlah orang miskin baru mencapai 4 juta jiwa.

Di sisi lain, kenaikan harga BBM bersubsidi memang akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Daya beli akan terpukul akibat kenaikan sejumlah harga yang dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi. Masalahnya, saat pembahasan angka kemiskinan ini, pemerintah sempat bingung menjelaskan jumlah angka kemiskinan akibat menaikkan harga BBM bersubsidi ini.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Anna Muawanah mengatakan, data angka kemiskinan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi ini belum jelas. Sebab, pemerintah hanya menjelaskan hasil akhirnya.

"Data itu diperoleh dari mana. Itu tentu saja akan mempengaruhi daftar penerima dana kompensasi kenaikan BBM bersubsidi ini," kata Anna. Senada dengan Anna, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Harry Azhar Aziz juga menjelaskan bahwa data angka kemiskinan tersebut belum jelas.

Apalagi, jumlah penerima dana kompensasi ini sekitar 15,5 juta orang. "Data itu yang mengeluarkan siapa, survei dari mana, apakah Badan Pusat Statistik (BPS) atau dari mana," kata Harry.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Didik Purwanto
Editor : Bambang Priyo Jatmiko