Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Usul Subsidi Dipatok Per Liter

Kompas.com - 29/05/2013, 07:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR mengusulkan agar subsidi BBM dipatok per liter. Menurut anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid, bukan harga jual BBM yang dipatok secara tetap berkat subsidi APBN, melainkan besaran subsidi per liter yang bisa diterapkan pemerintah.

Dalam raker Komisi XI dengan pemerintah, Selasa (28/5/2013), Nusron memberikan ilustrasi jika kemampuan subsidi pemerintah hanya Rp 2.000 per liter. Apabila harga bensin di pasar dunia naik sebesar Rp 10.000 per liter, maka harga bensin sebesar Rp 8.000. Namun jika harga bensin di pasar dunia turun menjadi Rp 7.000 per liter, maka harga bensin menjadi Rp 5.000 per liter.

"Ini terjadi karena kemampuan subsidi dipatok sebesar Rp 2.000 per liter," papar Nusron.

Menurutnya, mekanisme ini bisa menjadi jawaban persoalan ketidakadilan struktur penerima BBM bersubsidi. "Cuma besaran subsidi per liter itu tergantung berapa perhitungan dan kemampuan keuangan APBN," kata Nusron.

Mekanisme ini dirasa Nusron lebih baik dibanding saat ini, yang mematok harga jual BBM bersubsidi di pasar dalam negeri secara tetap. Sebab sekali harga BBM dinaikkan, akan selalu berdampak peningkatan inflasi yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun dan angka kemiskinan meningkat.

Usul Nusron ini mendapat tanggapan dari pemimpin rapat Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Aziz. Usul ini pernah muncul beberapa tahun lalu. Namun, ide tersebut mendapat penolakan bukan dari Kementerian Keuangan, melainkan dari Kementerian ESDM. (Adhitya Himawan/Kontan)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Whats New
    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Whats New
    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Whats New
    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Whats New
    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Whats New
    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Whats New
    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Work Smart
    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Whats New
    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Whats New
    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Whats New
    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Whats New
    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Whats New
    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    Whats New
    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Whats New
    Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

    Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com