Ini Asumsi Makro RAPBN-P 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi XI DPR dengan pemerintah akhirnya menyepakati asumsi makro terkait fiskal dan moneter Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013.  Target pertumbuhan ekonomi Indonesia disepakati 6,2-6,5 persen dan inflasi 6-7,2 persen.

"Keputusan Komisi XI menyepakati pertumbuhan ekonomi Indonesia disepakati 6,2-6,5 persen dan inflasi 6-7,2 persen, namun ada catatan untuk sisi inflasi," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz saat rapat kerja dengan pemerintah di Komisi XI DPR Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Harry menambahkan, setiap fraksi, khususnya dari partai politik besar di Komisi XI, berbeda pendapat soal angka inflasi. Pandangan masing-masing fraksi ini akan disertakan dalam catatan Komisi XI yang kemudian akan dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengharapkan inflasi bisa 6 persen. Catatannya bisa mendorong perbaikan efisiensi belanja serta penyerapan APBN.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) menginginkan angka inflasi bisa dijaga di level 6 persen. Dengan catatan, angka kemiskinan bisa ditekan, nilai tukar petani serta indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat sehingga tidak akan membebani masyarakat.

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga meminta inflasi bisa di 6 persen. Dengan catatan, pihaknya menginginkan setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi harus menciptakan lapangan kerja minimal 450.000 tenaga kerja.

Adapun fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) inflasi 7,2 persen. Sementara Fraksi Golkar inflasi sebesar 6,8-7 persen dengan catatan pemerintah harus lebih serius menekan angka inflasi. Sementara Fraksi Partai Demokrat akan konsisten dengan apa yang telah disampaikan pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi 6,2 persen dan inflasi 7,2 persen.

Menanggapi catatan tersebut, Menteri Keuangan Chatib Basri tetap mempertahankan agar pertumbuhan ekonomi sepanjang 2013 sebesar 6,2 persen serta inflasi tetap 7,2 persen. "Kami akan tetap pertahankan itu," kata Chatib.

Chatib menambahkan apa yang disampaikan Komisi XI tetap masih dalam rentang target yang disampaikan pemerintah sendiri. Pemerintah pun sudah memitigasi apabila risiko inflasi bisa lebih tinggi dari target yang disampaikan

"Kita memakai angka Bank Indonesia (BI) dengan target inflasi 7,76 persen. Kami akan jamin pasokan suplai barang hingga distribusi barang untuk meredam inflasi," tambahnya.

Untuk nilai tukar, disepakati Rp 9.600 per dollar AS dan imbal hasil Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5 persen.