Dana Kompensasi Kenaikan BBM Bersubsidi Terlalu Politis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai pemberian dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hanya bersifat politis. Sebab, kebijakan tersebut hanya menguntungkan partai yang mengusungnya.

"Kami menolak pemberian dana kompensasi kenaikan harga BBM tersebut karena bersifat politis jelang pemilu. Jelas ini menguntungkan partai serta Presiden yang seolah-olah seperti Sinterklas," kata Said di Jakarta, Minggu (2/6/2013).

Saat ini pemerintah mengalokasikan Rp 12,5 triliun untuk program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur dasar. Dana tersebut terdiri dari program beras miskin (raskin) Rp 4,3 triliun, beasiswa masyarakat miskin Rp 7,5 triliun dan program keluarga harapan Rp 700 miliar.

Di sisi lain, ada program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) Rp 11,6 triliun. Dana ini akan dibagikan ke sekitar 15,5 juta kepala keluarga bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Said menilai pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab dari kebijakan tersebut akan mengakibatkan daya beli buruh atau masyarakat secara umum akan meningkat.

"Kami prediksi daya beli buruh menurun 30 persen dengan naiknya harga barang, transportasi serta sewa rumah," tambahnya. Said juga menyebut tingkat inflasi juga akan meningkat hingga 19 persen. Dengan kondisi ini, buruh akan menjadi semakin miskin karena tidak ada bantuan dari pemerintah (selain dari BLSM).

"Kenaikan upah buruh akan semakin sia-sia bila harga BBM bersubsidi ini naik, apalagi inflasi juga melonjak," tambahnya. Sekadar catatan, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi ini dengan rincian Rp 2.000 untuk premium menjadi Rp 6.500 per liter dan naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter untuk solar. Rencananya kebijakan ini akan berlaku pada minggu ketiga Juni 2013.