Pemerintah Perancis Utangi Indonesia 175 Juta Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia mendapat pinjaman dari Pemerintah Perancis sebesar 175 juta dollar AS atau setara dengan Rp 1,71 triliun untuk pembangunan prasarana transportasi di Bandung.

Dana tersebut akan digelontorkan untuk proyek pengembangan kereta api, Bandung Urban Railway Transport Development dan Electrification Padalarang-Cicalengka Line Project. Perjanjian kredit ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan dan Indonesia Country Director-AgenceFrancise De Development (AFD), Vicent Rosert, Selasa (4/6/2013).

Pinjaman tersebut bertenor 28 tahun dan akan dicairkan selama lima tahun dengan grace periode delapan tahun. Suku bunga pinjaman ditetapkan 2 persen untuk pinjaman sebesar 100 juta dollar AS dan 4 persen untuk pinjaman 57 juta dollar AS.

Bandung Urban Railway Transport Development dan Electrification Padalarang-Cicalengka Line Project, membutuhkan total dana sebesar 175 juta dollar AS atau setara dengan Rp 1,71 triliun. Menuru rencana, kebutuhan dana tersebut akan dipenuhi dengan mixed credit dari Perancis yang terdiri dari pinjaman perbendaharaan Perancis sebesar 100 juta dollar AS dan pinjaman AFD sebesar 57 juta dollar AS atau setara dengan total dana Rp 1,54 triliun.

Di luar itu, terdapat dana pendamping berdenominasi rupiah sebesar 18  juta dollar AS atau setara dengan Rp 176 miliar.

Menteri Perdagangan Luar Negeri Perancis Nicole Bricq mengatakan, dirinya akan terus mengamati Indonesia yang terus mengalami perkembangan ekonomi cukup bagus. "Kerja sama proyek ini merupakan wujud kemitraan dan merupakan simbol kemitraan strategis kedua negara," ujar Nicole.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono juga menyampaikan terima kasih atas bantuan Pemerintah Perancis. "Ini bentuk hubungan yang erat antara Indonesia dan Perancis yang diwujudkan dalam komitmen pembangunan transportasi prasarana kereta api di Indonesia," ujar Bambang.

Bambang melanjutkan, Indonesia saat ini sedang mencapai pembangunan sosial dan ekonomi sehingga membutuhkan transportasi yang andal, aman, dan nyaman.

Dipilihnya Bandung karena kota tersebut memang sudah sangat membutuhkan. "Kemungkinan selanjutnya kota-kota lain seperti Surabaya," imbuh Bambang.

Selain itu, pada kesempatan tersebut juga ditandatangani dokumen Financial Protocol oleh Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Corinne Breuze dan perjanjian implementasi perjanjian oleh Director of Institutional Activities-Natixis, Bernanrd Lemperiere. (Adinda Ade Mustami/Kontan)