Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Selain BLSM, Opsi Kompensasi Koalisi Sudah Diatur UU

Kompas.com - 12/06/2013, 10:29 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat Sekretariat Gabungan partai koalisi pendukung Pemerintah pekan lalu, ada empat opsi yang rencananya akan diusulkan dalam rapat pembahasan APBN-P 2013 sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tapi ternyata selain BLSM, tiga opsi lain memang sudah ada nomenklaturnya dalam UU APBN.

Keempat opsi tersebut adalah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin. Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy mengatakan koalisi mengusulkan BLSM diberikan pada 15,53 juta keluarga miskin, dengan besaran Rp 150 ribu per bulan selama lima bulan. Sementara detail untuk tiga opsi lain akan diserahkan pada mekanisme pembahasan RAPBN-P 2013.

"Kalau usulannya itu, dari empat opsi tersebut ya hanya BLSM yang baru," kata Wakil Ketua DPR dari FPKS, Sohibul Iman, menyikapi usulan tersebut, saat dihubungi melalui telepon, Rabu (12/6/2013). Tiga opsi yang lain, tegas Iman, sudah menjadi nomenklatur yang memang tersedia dalam UU APBN dan tinggal ditentukan detail besaran maupun jumlahnya.

Sikap PKS

 

Sohibul mengatakan sikap partainya atas rencana Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak akan diwakili oleh pandangan akhir fraksi dalam pembahasan RAPBN-P 2013. Dia memperkirakan pembahasan akhir rancangan anggaran tersebut akan digelar antara tanggal 17 sampai 20 Juni 2013. "Hitungannya sebulan sejak surat Presiden (terkait RAPBN-P dan pengajuan rencana kenaikan harga BBM) diterima DPR," kata dia.

Tapi Sohibul tak menepis ada kemungkinan partainya membuat pernyataan khusus sebagai sikap atas rencana kenaikan harga BBM. "Hanya saja, karena ini pembahasan anggaran, kemungkinan sikap partai ya di pandangan akhir fraksi itu," kata dia.

Sikap koalisi minus PKS

Sekretariat Gabungan partai koalisi pendukung pemerintah menyepakati kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski keputusan kenaikan haga adalah domain pemerintah, kebijakan itu mendapat dukungan partai koalisi selain PKS yang tak hadir dalam pertemuan pada Selasa (4/6/2013). Alasan dukungan koalisi, kenaikan harga BBM adalah pilihan untuk menyelamatkan keuangan negara.

Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy menyatakan bahwa kenaikan harga BBM harus dilakukan sebagai upaya terakhir penyehatan APBN. Pasalnya, prognosis terlampauinya defisit fiskal tiga persen telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Kenaikan ini juga merasionalisasi harga BBM nasional yang dinilai terlalu murah," kata Romy, panggilan Romahurmuziy, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (4/6/2013) malam. Untuk meredam dampak kenaikan harga BBM itu, telah disepakati juga bantalan untuk kompensasinya. Empat opsi kompensasi akan mereka usulkan dalam pembahasan RAPBN-P 2013.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

    Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

    Whats New
    Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

    Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

    Whats New
    Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

    Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

    Whats New
    Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

    Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

    Whats New
    Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    BrandzView
    Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

    Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

    Whats New
    Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

    Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

    Whats New
    Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

    Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

    Whats New
    Puasa Itu Berhemat atau Boros?

    Puasa Itu Berhemat atau Boros?

    Spend Smart
    Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

    Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

    Whats New
    Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

    Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

    Whats New
    Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

    Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

    Whats New
    Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

    Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

    Spend Smart
    Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

    Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

    Whats New
    Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

    Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com