Apersi Kritik Lambannya Bank Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengkritik sikap pemerintah yang dinilai lamban mengimplementasikan bank lahan. Padahal, jika diimplementasikan, bank lahan dapat mengatasi melonjaknya harga lahan.

"Kita sudah lama teriak bank lahan, tapi belum ada respons dari stakeholder," kata Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo, seusai bertemu Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Eddy mengatakan, tingginya harga lahan saat ini membuat pihaknya kesulitan membuat rumah dengan harga murah untuk rakyat miskin. Padahal, sebanyak 90 persen anggota Apersi menggarap rumah murah.

Eddy meyakini bank lahan dapat membuat stabil harga lahan dalam kurun waktu tertentu. Pemerintah pusat maupun daerah bisa membeli lahan yang luas di daerah tertentu. Dalam waktu beberapa tahun ke depan, lahan tersebut dijual dengan harga sama kepada pengembang yang menggarap rumah murah.

Dengan demikian, tambah Eddy, harga lahan di sekitarnya tidak akan jauh dengan harga lahan yang dibeli pemerintah. "Misalnya, pada tahun ketiga, tentunya lahan di sebelah-sebelahnya sudah naik. Tapi, karena dijual sama dengan tiga tahun lalu, lahan di sebelah tidak akan naik harga karena ada yang lebih murah," ucap Eddy.

Dikatakan Eddy, program itu belum bisa berjalan lantaran belum ada regulasi yang mengatur. Jika dilaksanakan tanpa ada regulasi, pemerintah khawatir jika nantinya dianggap memperkaya orang lain dengan menjual lahan lebih murah.

"Bank tanah seharusnya ada di tiap daerah. Pemerintah pusat juga. Intinya mudah kalau ada niat," pungkas Eddy.