Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencaplokan TelkomVision oleh CT Corp Dipersoalkan

Kompas.com - 15/06/2013, 15:10 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menjual anak usahanya, TelkomVision,  kepada CT Corp mulai dipersoalkan. Penjualan ini dinilai tidak memiliki urgensi terhadap kinerja BUMN tersebut.

"Apa alasan strategis Telkom menjual TelkomVision? Tidak ada alasan sama sekali!" tegas ekonom Sustainable Development Indonesia, Drajad H Wibowo, Sabtu (15/6/2013). Justru, kata dia, dengan menjual TelkomVision, perusahaan telekomunikasi itu kehilangan kesempatan bisnis yang menjadi andalan di masa depan.

"Jika Telkom membutuhkan likuiditas, dia dapat meraih dana dari pasar dengan mudah. Apalagi hanya 100 juta dollar AS lebih. Satu obligasi korporasi sudah cukup dan akan diburu investor," ujar Dradjad. Menurut Drajad, jika Telkom ingin memperbaiki governance TelkomVision, hal itu bisa dilakukan dengan cara mengganti direksi, meningkatkan kinerja komisaris, meningkatkan pengawasan atau masuk ke pasar modal.

Sementara itu terkait dengan konten, menurut Drajad, pelanggan TV berbayar adalah segmen menengah dan atas (segmen A dan B). Segmen ini, kata dia, berlangganan bukan untuk mencari konten lokal. "Di sisi lain, TransCorp milik Chairul Tanjung, lebih banyak terlibat dalam konten lokal yang lebih cocok untuk FTA (free-to-air). Padahal TelkomVision sendiri sudah mampu menyediakan konten yang cocok dengan segmen TV berbayar," jelasnya.

Drajad mengaku bahwa dia sudah melakukan konfirmasi ke beberapa pejabat negara terkait. Para pejabat yang dihubungi umumnya menjawab tidak ikut-ikutan atau tidak tahu menahu. Mereka juga tidak yakin jika Presiden SBY tahu dan atau merestui pencaplokan ini.

"Perlu dicatat, TIDAK SEMUA pelaku usaha televisi, baik FTA maupun TV berbayar, diundang mengikuti tender," ungkap Dradjad. Dia pun berpendapat kedekatan CT dengan Presiden bisa menimbulkan gosip politik yang merugikan Presiden.

"Misalkan, pencaplokan ini digosipkan untuk menggalang dana kampanye. Karena, terdapat potensi capital gain yang sangat besar jika TelkomVision di-IPO-kan pada akhir 2013 atau awal 2014 setelah dicaplok," jelas Drajad.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

Whats New
Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com