Pemerintah Abaikan Pembangunan Transportasi Massal

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani menilai pemerintah terlalu mengabaikan transportasi massal yang harus disediakan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Saat ini pemerintah malah akan memberikan dana kompensasi sebesar Rp 150.000 per warga atas imbas kenaikan harga BBM bersubsidi. "Postur APBN sekarang tidak mencerminkan pembangunan infrastruktur yang bagus, transportasi massal yang murah bahkan gratis untuk masyarakat," kata Muzani saat Rapat Paripurna di Gedung DPR Jakarta, Senin (17/6/2013).

Muzani menambahkan, pemerintah juga tidak mengalokasikan ketersediaan pupuk dan benih bagi petani agar tercipta lapangan pekerjaan baru sehingga urbanisasi tidak perlu dilakukan untuk mengejar pendapatan yang lebih baik, sebagai imbas ketidakadaan lapangan pekerjaan di pedesaan.

Di sisi lain, sebagai imbas kenaikan harga BBM bersubsidi ini, nantinya akan ada kenaikan 4 juta masyarakat miskin baru yang juga akan membebani negara di masa mendatang.

Selain itu, pemerintah juga tidak segera membahas energi baru dan terbarukan. Malahan, pemerintah dengan enak saja mengimpor BBM, sementara produksi minyak (lifting) di dalam negeri justru menurun.

"Ini cara berpikir yang ironis terhadap kebijakan energi Indonesia ke depan," tambahnya. Dengan kondisi itu, fraksi partai Gerindra menyatakan menolak RAPBN Perubahan 2013 dan sekaligus menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di tahun ini.