Pemerintah Klaim Telah Mendata Penerima BLSM

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15,5 juta keluarga miskin yang akan menerima kompensasi kenaikan harga BBM sudah disurvei. Selain itu, data disandingkan dengan catatan warga miskin yang tersimpan pada pembuatan KTP elektronik.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzimengatakan, sebagai bukti pendataan rencananya ada satu kartu khusus yang bisa digunakan untuk menerima bantuan langsung sementara miskin (BLSM), dana beasiswa untuk siswa miskin, beras untuk rakyat miskin, dan program keluarga harapan.

Semua kriteria warga miskin juga disinkronkan bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan.

"Karenanya, program kompensasi kenaikan harga BBM diharapkan benar-benar didukung oleh pemerintah daerah," ujarnya Rabu (19/6/2013).

Gamawan kembali mengingatkan, kepala-kepala daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan nasional. Karenanya, kendati berasal dari partai-partai politik berbeda-beda, semestinya kepala daerah mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo tetap menilai program BLSM sebagai politik uang secara legal. Sebab, selain dilakukan menjelang Pemilu 2014, data warga miskin tak jelas. Pemerintah tak memiliki data warga miskin yang tunggal dan akurat, setiap kementerian mempunyai data sendiri-sendiri.

Karenanya, lanjut Arif, wajar bila ada kepala daerah menolak kebijakan pemerintah pusat. Sebab, kesalahan pada penerima BLSM bisa memicu konflik sosial. "Kalau mau memberi BLSM, seharusnya berbasis data akurat, untuk semua orang miskin tanpa kecuali dan permanen, bukan hanya empat bulan," ujarnya.