Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pajak UKM Ancam Kelangsungan UMKM

Kompas.com - 02/07/2013, 18:33 WIB
Kontributor Kendal, Slamet Priyatin

Penulis

KENDAL, KOMPAS.com — Pemberlakuan pajak bagi usaha kecil menengah (UKM) per 1 Juli kemarin bisa mematikan ribuan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, misalnya, masih banyak UKM yang belum mapan yang akan terbebani dengan pajak semacam itu.

Pandangan ini diungkapkan pemilik Kedai Kopi Walet di Weleri, Kendal, Arief Budiman, Selasa (2/7/2013).

Menurut Arief, pelaku UKM di Kendal sudah "direpotkan" dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Oleh karenanya, harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lain juga ikut naik. Kini, ada aturan baru soal pajak UKM, yang diberlakukan per 1 Juli.

"Aturan itu sangat memberatkan pelaku UKM. Kami terancam bangkrut," kata Arief.

Arief berharap kepada pemerintah supaya membatalkan peraturan pengenaan pajak bagi UKM tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal Sutiono menjelaskan, dari data yang ada, UMKM di Kabupaten Kendal berjumlah 18.239 unit, terbagi dalam usaha kecil 17.615 unit dan usaha menengah 624 unit.

Jumlah tenaga kerja yang terserap dengan adanya UMKM itu sebanyak 50.491 orang. Yang bekerja di usaha kecil 47.357 orang, dan di usaha menengah 3.134 orang.

Permodalan UMKM tersebut sampai kini masih dari pemerintah daerah dan juga pinjaman lunak dari bank. Terkait adanya pemberlakuan pajak bagi UKM dari pemerintah, Diskop dan UMKM Kendal akan melakukan sosialisasi. Diharapkan, para pengusaha kecil di Kabupaten Kendal bisa tahu dan menyiapkan diri.

"Kami berharap, adanya pajak UKM bisa memotivasi pelaku usaha kecil untuk terus mengembangkan usahanya, bukan malah sebaliknya," kata Sutiyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com