Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banggar Sepakati Arah dan Kebijakan RAPBN 2014

Kompas.com - 04/07/2013, 21:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya menyepakati 10 arah dan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN tahun 2014. Namun kesepakatan ini belum mencakup jumlah besaran anggaran yang akan dialokasikan.

Dalam Rapat Banggar, di Gedung DPR, Kamis, (4/7/2013), Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat menyepakati 10 arah dan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN tahun 2014. Adapun 10 arah tersebut antara lain :

Pertama, mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Upaya ini dilakukan melalui penjagaan pendapatan riil aparatur pemerintah dan pensiunannya, melanjutkan program reformasi birolrasi dan pengendalian belanja barang.

"Terutama untuk operasional dan perjalanan dinas,"ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani.

Kedua, mendukung pelaksanaan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Caranya dengan meningkatkan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada enam koridor ekonomi, domestic connectivity, serta ketahanan energi dan ketahanan pangan.

Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat program perlindungan sosial dan sinergi 4 kluster penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung MP3EI, memacu belanja modal terutama transportasi publik. D. Mendukung program ketahanan pangan nasional dengan mengutamakan kedaulatan pangan, serta pengadaan rumah.

Ketiga, mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan, melalui peningkatan rasio polisi dengan rakyat, penambahan perangkat TNI/Polri dan mendorong pencapaian minimum essential forces (MEF).

Keempat, menyusun kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran serta pengembangan energi baru dan terbarukan.

Kelima, meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui dukungan konvervasi lingkungan, dan memitigasi potensi bencana. "Termasuk pengembangan ekonomi hijau," lanjut Askolani.

Keenam, melaksanakan pendidikan berkualitas serta meningkatkan kemudahan akses pendidikan dan terjangkau bagi masyarakat.

Ketujuh, mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Kedelapan, mengantisipasi risiko perlambatan pemulihan perekonomian global.

Kesembilan, mendukung pelaksanaan dan keamanan pemilu 2014 yang lancar dan demokratis untuk menjaga stabilitas nasional.

Kesepuluh, perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk mengoptimalkan penyerapan belanja negara dan meningkatkan kualitas pembangunan.

Paparan Askolani tak mendapat respon penolakan berarti. Hingga akhirnya Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey mengetok palu tanda persetujuan.

Saat ditemui seusai rapat, Askolani mengakui agenda rapat Banggar hari ini hanya menyepakati kebijakan, belum menyepakati angka apapun terkait anggaran.

"Sebab sampai sekarang kan pemerintah masih harus mendesain anggaran. Angka-angka itu baru muncul nanti dalam pembacaan nota keuangan dalam Pidato Presiden 16 Agustus nanti," pungkasnya. (Adhitya Himawan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Kontan
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com