Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asian Agri Bayar Separuh Tagihan Pajak

Kompas.com - 08/07/2013, 07:18 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Grup Asian Agri baru membayar 50 persen dari total tagihan sanksi administrasi pajak atas 14 anak perusahaannya. Mengacu putusan Mahkamah Agung, 14 perusahaan tersebut dianggap mengemplang pajak selama tahun 2002-2005.

Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Chandra Budi di Jakarta, Minggu (7/7/2013), menyatakan, 14 anak perusahaan Grup Asian Agri (GAA) baru membayar Rp 969,68 miliar atau 50 persen dari tagihan Rp 1,96 triliun. Ini mengacu Modul Penerimaan Negara per 2 Juli 2013.

Pembayaran itu dilakukan terhadap 107 surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dari total 108 SKPKB yang diterbitkan Ditjen Pajak. Pembayaran pada masing-masing SKPKB persis 50 persen dari tagihan.

Menurut Chandra, pembayaran paling lambat sebulan setelah penerbitan SKPKB. SKPKB pertama diterbitkan minggu ketiga Juni. SKPKB terakhir terbit akhir Juni sehingga jatuh tempo terakhir adalah akhir Juli.

Berkaitan dengan rencana pengajuan keberatan dari pihak GAA, Chandra mengatakan, itu sepenuhnya hak wajib pajak. Tugas Ditjen Pajak adalah menindaklanjutinya.

Ditjen Pajak harus sudah memberikan putusan sebagai jawaban atas surat permohonan keberatan dari wajib pajak, maksimal 12 bulan sejak surat permohonan diajukan. Jika Ditjen Pajak menolak permohonan, wajib pajak diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak paling lambat tiga bulan sejak surat keputusan diterima. Syarat banding, wajib pajak minimal sudah membayar 50 persen dari total tagihan.

”Pengajuan keberatan dan banding tidak menunda proses pembayaran dan penagihan pajak. Dari sisi Ditjen Pajak, penagihan jalan terus, termasuk jika diperlukan penerbitan surat paksa, penyitaan, blokir rekening, atau lelang atas kekurangan bayar,” kata Chandra.

General Manager GAA Freddy Widjaya dalam keterangan pers, akhir Juni, menyatakan, prinsipnya perusahaan patuh terhadap hukum dan akan membayar sanksi. Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai tanggal jatuh tempo.

Namun demikian, GAA akan mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak. Alasannya, sanksi yang ditetapkan Ditjen Pajak tidak berdasar karena acuannya adalah putusan MA atas kasus perpajakan dengan terdakwa Suwir Laut. Sementara, Asian Agri sama sekali bukan terdakwa dalam kasus tersebut dan tidak diberi kesempatan membela diri.

Mahkamah Agung telah memutus bersalah terdakwa Suwir Laut selaku manajer pajak Grup Asian Agri. Suwir terbukti memanipulasi data PPh Badan dan PPh Pasal 26 pada 14 anak GAA selama tahun 2002-2005. Ini menimbulkan pajak terutang sekitar Rp 1,26 triliun.

Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun. Sementara 14 perusahaan tersebut diwajibkan membayar denda senilai dua kali lipat dari pajak terutang atau Rp 2,52 triliun. Pembayarannya paling lambat 12 bulan sejak putusan MA dijatuhkan. Penagihannya menjadi tugas dan kewenangan Kejaksaan Agung.

Melekat dengan putusan tersebut adalah sanksi administrasi yang penagihannya menjadi tugas dan kewenangan Ditjen Pajak. Untuk ini, Ditjen Pajak telah menerbitkan 108 SKPKB. Nilainya adalah pajak terutang ditambah bunga 48 persen, yakni Rp 1,96 triliun. (LAS)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com