Dua Opsi Proyek Jembatan Selat Sunda Diputuskan Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah akan memutuskan dua opsi pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) pada pekan depan. Sementara proses peletakan batu pertama (ground breaking) tetap ingin dilakukan maksimal di tahun depan.

"JSS itu ada dua opsi. Dua opsi itu sekarang masih dikaji oleh tim 7. Minggu depan akan diputuskan," kata Hatta saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Dua opsi tersebut yaitu, pertama, studi kelayakan (feasibility study/FS) akan tetap dibangun dengan dana APBN. Opsi kedua, studi kelayakan akan dibangun oleh BUMN dan pemrakarsa. Otomatis, dana studi kelayakan juga harus disediakan oleh dua institusi tersebut, bukan dari APBN.

Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan pra studi kelayakan yang meliputi studi gelombang, kegempaan, angin, tsunami hingga air laut. Nantinya kajian tim ini akan disampaikan ke tim studi kelayakan selanjutnya.

Namun, bila tetap ingin memakai dana dari APBN, pemerintah akan melihat kondisi keuangan negara. Sebab, Menteri Keuangan Chatib Basri tidak setuju jika pembangunan JSS memakai dana dari APBN.

"Kalau keuangan mau diputuskan APBN, ada tidak dananya. Dua opsi ini masih terbuka," tambahnya.

Seperti diberitakan, Menteri Perindustrian MS Hidayat memberi bocoran soal waktu pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Pembangunan tersebut akan dimulai setidaknya sebelum masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lengser.

"Sebelum berakhirnya pemerintahan 2014, kawasan JSS sudah mulai groundbreaking atau dibangun karena itu janji kampanye Presiden SBY," kata Hidayat saat ditemui di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Hidayat menambahkan kawasan JSS ini akan meliputi 6-8 titik kawasan pengembangan, di luar pembangunan JSS sendiri. Pembangunan proyek ini akan melibatkan dua provinsi utama yaitu Banten dan Lampung.

Nantinya, pembangunan kawasan JSS ini akan memakai dana investasi jangka panjang berupa pinjaman lunak seperti yang dilakukan dalam pengembangan Mass Rapid Transportation (MRT) di Jakarta.

Awalnya, pembangunan kawasan JSS yang diperkirakan akan menelan dana sekitar Rp 200 triliun ini akan memakai dana dari APBN. Namun Menteri Keuangan Chatib Basri akhirnya menyetujui pembangunannya merupakan konsorsium dari pemrakarsa dan BUMN.

"Jadi pembangunannya tidak pakai dana APBN. Proyek ini kan kalau menggunakan dana APBN bisa Rp 200 triliun, kan tidak mungkin. Nanti harga BBM pasti dinaikkan lagi (untuk membiayai proyek tersebut," tambahnya.