Hatta Belum Tahu Merpati Bakal Dijual Dahlan Iskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengaku belum mengetahui rencana Menteri BUMN Dahlan Iskan yang akan menjual PT Merpati Nusantara Airlines. "Laporannya belum sampai ke saya soal itu (penjualan Merpati)," kata Hatta, Jumat (12/7/2013).

Sebelumnya, Dahlan Iskan menyatakan akan menjual maskapai penerbangan pelat merah tersebut. Dahlan berencana mengundang investor strategis untuk pelepasan saham Merpati. Menurutnya, penawaran saham Merpati kepada investor menjadi opsi bagi penyelamatan.

"Opsi pelepasan saham dengan mengundang investor strategis dilakukan karena pelaksanaan restrukturisasi Merpati tidak mendapatkan hasil yang memuaskan," kata Dahlan.

Investor yang berminat dipersilakan menyampaikan proposal langsung kepada Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Merpati.

Ia menjelaskan, selain menyampaikan minat, investor dalam proposal tersebut diminta untuk menyampaikan pokok pemikiran dalam menyelamatkan perusahaan penerbangan "pelat merah" itu.

Sebagaimana diketahui, Kementerian BUMN sudah berkali-kali melakukan restrukturisasi Merpati, mulai dengan opsi penyuntikan dana, pengurangan karyawan, pemindahan kantor pusat, termasuk merestrukturisasi utang kepada kreditor swasta dengan mengonversi utang menjadi saham.

Pada akhir Desember 2011, Merpati memperoleh suntikan dana sebesar Rp 561 miliar dari APBN. Namun, usulan suntikan tambahan sebesar Rp 250 miliar pada tahun 2012 tidak terealisasi hingga saat ini.

Bahkan belakangan Kementerian BUMN telah membentuk Tim Restrukturisasi, tetapi hingga kini tidak mampu mengembangkan perusahaan.

Adapun utang Merpati kepada sejumlah perusahaan meliputi PT Pertamina, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Selain itu perseroan juga memiliki kewajiban dalam bentuk penerusan pinjaman kepada pemerintah, utang kepada swasta, dan kepada para perusahaan penyewaan pesawat.

Dahlan mengakui kondisi Merpati sudah pada tahap kritis, dengan beban utang yang mencapai sekitar Rp 6 triliun. (Muhammad Zulfikar)