Kementerian ESDM Diminta Segera Berlakukan Akses Terbuka Pipa Gas

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, penerapan kebijakan akses terbuka jaringan pipa gas bumi ditargetkan terealisasi pada Oktober 2013 sebagaimana direncanakan. Hal ini bertujuan agar jaringan pipa yang selama ini termonopoli secara alamiah bisa diakses secara terbuka.

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng menyampaikan hal itu, Jumat (2/8/2013), dalam jumpa pers, di Kantor BPH Migas, Jakarta.

Dalam dunia bisnis gas bumi, infrastruktur jaringan pipa gas dikenal secara luas sebagai jenis kegiatan bersifat monopoli alamiah, yang mempunyai konsekuensi bahwa jaringan pipa yang termonopoli secara alamiah itu wajib diakses terbuka.

Di Indonesia, baru jaringan pipa transmisi gas bumi yang diperbolehkan akses terbuka, sedangkan jaringan distribusi gas bumi masih diperlakukan sebagai pipa dedicated hilir oleh pemerintah.

“BPH Migas konsisten dengan penerapan akses terbuka, terbukti dengan telah menerapkan tarif pada seluruh pipa transmisi gas bumi yang ada di Indonesia. Ini artinya, BPH Migas telah menyiapkan seluruh pipa transmisi gas di Indonesia untuk dapat diakses secara terbuka,” ujarnya.

“Kami berharap agar seluruh pipa dedicated hilir diubah statusnya oleh pemerintah menjadi pipa akses terbuka, terutama untuk jaringan pipa distribusi tekanan tinggi tertentu misalnya untuk tekanan di atas 8 Bar,” kata Andy.

Pihaknya siap membuat regulasi akses terbuka terhadap jaringan pipa distribusi gas tekanan tinggi itu. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah segera mengubah status pipa dedicated hilir (pipa yang dikhususkan untuk pengguna) jadi pipa open access, sehingga pemakaian infrastruktur itu optimal, dan kegiatan bisnis gas bumi menjadi lebih efisien.

“Sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, hendaknya harga jual gas di konsumen akhir seharusnya diatur, tidak dilepas ke pasar sebagaimana terjadi saat ini,” ujarnya.