Jumat, 29 Agustus 2014

Ekonomi / Makro

Jembatan Selat Sunda Pakai APBN, Indonesia Timur Akan Protes

Sabtu, 3 Agustus 2013 | 22:09 WIB
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO Menko Perekonomian Hatta Rajasa

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Perekonomian Hatta Rajasa bersikukuh pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) harus menggunakan dana patungan antara BUMN dan swasta terutama penggagas dalam membangun proyek tersebut. Hal ini menanggapi usulan agar pembangunan Jembatan Selat Sunda memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini terlalu banyak diomongkan, entar malah tidak jadi-jadi. Menteri Pekerjaan Umum sudah menegaskan pembangunan JSS ini dikombinasikan antara BUMN dan swasta terutama penggagas. Tetapi ini ada yang nyelonong lagi ngomong pakai APBN. APBN kita kan belum sanggup," kata Hatta di Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Hatta mengatakan, penggunaan dana APBN untuk membangun JSS ini bisa menyebabkan anggapan pemerintah pusat terlalu menganakemaskan Indonesia bagian barat. Padahal, Indonesia kawasan tengah dan timur sendiri juga memerlukan pembangunan baik jembatan, rumah sakit, jalan, dan sebagainya untuk memperlancar kegiatan perekonomian di sana.

"Kalau kuat APBN kita, ya silahkan. Tapi kan Indonesia timur juga butuh infrastruktur. Terus Kalimantan, Sulawesi kan belum juga. Kalau dana Rp 200 triliun kita ambil (dari APBN), apa tidak protes mereka (masyarakat Indonesia timur)," tambahnya.

Hingga saat ini, tim 7 sedang merampungkan studi kelayakan dan proyek pembangunan JSS yang memakan dana hingga Rp 200 triliun tersebut. Setelah rapat, hasilnya akan diserahkan ke dewan pengarah.

Pemerintah, sebut Hatta, akan menunggu hasil kajian dari tim 7 tersebut. Apalagi jika pemerintah jadi menggunakan dana APBN untuk proyek ini, maka pemerintah pun harus lapor ke DPR lagi untuk meminta persetujuan pengucuran dana APBN. "Buat saya, yang penting rapatkan dan bahas semuanya," katanya.

Penulis: Didik Purwanto
Editor : Erlangga Djumena