Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembayaran Pajak UKM Bisa Lewat ATM

Kompas.com - 09/08/2013, 09:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak yang ingin menggenjot pendapatan pajak masyarakat menempuh berbagai cara untuk dapat memudahkan masyarakat membayar pajaknya. Kali ini, Direktorat Jenderal Pajak ingin membuka layanan pembayaran pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) perbankan.

Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany menilai, selama ini pekerja UKM cenderung sulit membayar pajak karena tak punya waktu. Pasalnya, perbankan hanya beroperasi di hari kerja. Maka dari itu dengan dibukanya layanan pembayaran pajak lewat ATM, ini akan memudahkan mereka.

Fuad menyebut saat ini pihaknya sudah melakukan pembicaraan serius dengan beberapa bank besar. Ini seperti PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Namun dari 3 bank tersebut,  baru Mandiri yang sudah pasti pelaksanaannya. "Bank Mandiri yang sudah oke. Kira-kira pelaksanaannya mulai September," sebutnya, Kamis, (8/8/2013).

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pihaknya diminta Direktorat Jenderal Pajak untuk secepat mungkin merealisasikannya. Budi tak mau menyebut kepastian meluncurnya fitur tersebut di ATM Mandiri. Ia hanya meyakini bahwa pembayaran pajak UKM lewat ATM itu dapat terealisasi di tahun ini.

"Kita hanya sedang menunggu sistemnya disiapkan," ucapnya. Budi mengaku, investasi untuk pembayaran pajak UKM lewat ATM ini tak besar. Pasalnya, pihaknya hanya tinggal memberi tambahan menu di layanan ATM Mandiri.

Terlebih, sistem Mandiri memang sudah terkoneksi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Bank berlogo pita emas ini telah memiliki menu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di ATM-nya. Layanan ini telah tersedia sejak 2012 lalu.

Budi menyebut, nasabah tak akan kena biaya untuk pembayaran pajak UKM ini. Dana yang dibayarkan nasabah tersebut pun langsung ditarik ke Dirjen Pajak. Sehingga, ini tak akan menimbulkan tambahan dana mengendap di Mandiri.

Meski begitu, ia melihat pembayaran pajak ini dapat menggaet nasabah untuk bertransaksi di Mandiri. Pada posisi Juni 2013, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terkumpul yakni Rp 502,4 triliun. Angka tersebut meningkat 20,1% dari Rp 418,2 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya.

Ke depannya, Mandiri pun akan mengkaji pembayaran pajak melalui SMS atau internet banking. Budi mengatakan, bila sistem pembayaran pajak UKM di ATM sudah dapat terealisasi, tentu akan memudahkan pemberian layanan melalui sarana lain. (Annisa Aninditya Wibawa)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Kontan
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com