Beban Bayar Utang Luar Negeri Bertambah

JAKARTA, KOMPAS.com - Beban pembayaran utang luar negeri bertambah. Hal itu tecermin pada debt service ratio atau rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan ekspor yang semakin tinggi. Per triwulan II-2013, rasio pembayaran utang mencapai 41,4 persen.Rasio ini meningkat signifikan dibanding triwulan I-2013 sebesar 34,8 persen. Rasio 41,4 persen ini merupakan yang terbesar sejak tahun 2011.

Dalam paparan Neraca Pembayaran Indonesia (BI) di situs web Bank Indonesia disebutkan, hal ini sesuai pola historis.

Di sisi lain tingkat kecukupan cadangan devisa dalam memenuhi kewajiban luar negeri jangka pendek menurun. Posisi utang luar negeri jangka pendek terhadap cadangan devisa per triwulan II-2013 sebesar 55,7 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2012.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengatakan, peningkatan DSR akibat turunnya ekspor Indonesia seiring naiknya utang luar negeri. ”Artinya, kemampuan untuk pembangunan berkurang,” kata Destry di Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Dengan DSR 41,4 persen, tersisa 58,6 persen untuk keperluan pembangunan. Semakin tinggi DSR, kemampuan impor dan investasi semakin berkurang.

”Rasio DSR ini juga harus diperhatikan meskipun rasio utang luar negeri pada produk domestik bruto (PDB) masih di bawah 30 persen,” kata Destry.

Per triwulan II-2013, rasio utang luar negeri terhadap PDB 29 persen. Angka ini juga paling besar sejak tahun 2012.

Per 30 Juni 2013, posisi cadangan devisa 98,095 miliar dollar AS, sedangkan utang luar negeri jangka pendek 54,685 miliar dollar AS. Adapun posisi total utang luar negeri mencapai 257,98 miliar dollar AS, sedangkan ekspor barang dan jasa 51,297 miliar dollar AS.

Untuk mengembalikan kemampuan, bisa dengan meningkatkan ekspor atau mengendalikan utang. Mengendalikan utang swasta bisa dengan merestrukturisasi atau memperpanjang jangka waktu pembayaran utang dari perusahaan induk di luar negeri kepada anak perusahaan di Indonesia.

Secara terpisah Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs menjelaskan, biasanya pembayaran utang pada triwulan II lebih besar.

”Kalau transaksi berjalan membaik, DSR juga membaik,” kata Peter.

Utang perusahaan BUMN bisa diatur karena harus mendapat izin dari kantor Kementerian Perekonomian. Rencana bank untuk memperoleh utang luar negeri juga bisa diatur.

”Utang jangka pendek maksimal 30 persen modal, sedangkan jangka panjang harus seizin BI,” kata Peter. (idr)