Amien Rais: Ekonomi Indonesia Masih Memprihatinkan

"Saya kan termasuk salah seorang yang selalu mengikuti perkembangan konstitusi di Indonesia. Jadi menurut saya, mengenai pengelolaan ekonomi Indonesia ini, misalnya konstitusi ada di sebuah pulau, tetapi perilaku ekonomi Indonesia ini ada di pulau lain, ini menjadi tidak connect," ujar Amien seusai menghadiri Rakernas PAN di Jakarta convention Center, Sabtu (24/08/2013).

Amien menuturkan, di dalam pasal 33 ayat 5 berisi ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan pasal 33 yang diatur dalam undang-undang. " Tetapi UU Migas, UU Mineral Batu Bara, UU Penanaman Modal tidak conect sama sekali dengan pasal 33 itu, padahal UU itu dasarnya. Jadi dikatakan bahwa dalam ayat 1 pasal 33, bahwa perekonomian indonesia diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi, " kata Amien.

Ia mengungkapkan, demokrasi yang ada di indonesia adalah demokrasi politik bukan demokrasi ekonomi mempunyai prinsip kebersamaan, kemudian prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berkemandirian.

"Jadi menurut saya sudahlah, enggak usah menyalahkan siapa-siapa, kalau bisa nanti di era yang akan datang itu bisa betul-betul pasal 33, 34 secara sungguh-sungguh dilaksanakan dan semua program ekonomi, " ucap Amien.

Menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian, mengenai pertumbuhan ekonomi naik enam persen, Amien menyebut hal tersebut sebagai sebuah keajaiban.

"Kita harus mengakui bahwa patut bergembira pada saat negara-negara lain pertumbuhan ekonominya jatuh bangun, pertumbuhannya di bawah empat persen. Kita bisa enam persen itu sebuah keajaiban, tetapi jangan lupa economic bubble kita sekarang ini itu bisa dihempaskan kalau tidak ditata dengan baik, " kata Amien.

Seperti diberitakan, Amein Rais saat berpidato pada hari jadi PAN ke 15, Jumat (23/08/2013), menyebutkan  kemiskinan dan pengangguran merupakan potret nyata bahwa ekonomi bangsa belum juga membaik. Pendiri PAN ini menilai, bangsa Indonesia masih menjadi jongos di negeri sendiri.

Mantan Ketua MPR ini, mengajak semua kader PAN untuk memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk memakmurkan rakyat Indonesia.