Kejelasan Pengupahan Lebih Menarik, Ketimbang Insentif Pajak

Managing Director Sintesa Group, Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan, pada dasarnya tanpa pelemahan rupiah pun, industri telah menunjukkan pelemahan. Hal itu, imbuh Shinta, dapat dilihat dari penutupan pabrik-pabrik dan PHK. Tentu saja pelemahan rupiah membuat beban industri padat karya semakin berat.

"Pada akhirnya ada atau tidak ada insentif, tidak akan membantu pengusaha. Insentif tidak akan membantu pengusaha untuk tidak memPHK buruh," kata Shinta kepada Kompas.com, di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu sore (28/8/2013).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, MS Hidayat, saat konferensi pers di kantor Ditjen Pajak Jakarta, Rabu pagi menjelaskan, berdasarkan peraturan menteri keuangan, bagi industri padat karya yang tidak melakukan PHK akan diberikan pengurangan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan penundaan pembayaran PPh pasal 29 tahun 2013.

Shinta mengatakan, kalangan pengusaha saat ini masih menunggu bentuk konkret insentif pajak, apakah bisa benar-benar membantu industri, ataukah hanya respon terhadap pelemahan rupiah.

Kalangan pengusaha menginginkan agar bentuk insentif pajak pemotongan langsung, dan bukan penundaan dibayar tiga bulan berikutnya. Selain itu, mereka juga menunggu instruksi Presiden soal aturan pengupahan.

Berdasarkan data dari Korean Chamber of Commerce di Indonesia, sebanyak 63.680 pekerja sudah dirumahkan per tanggal 31 Juli 2013 dan 15.000 pekerja dalam proses dirumahkan.

Disebutkan juga, jumlah tersebut bisa mencapai 110.000 pekerja tanpa adanya impelementasi penangguhan (UMP). Industri garmen tercatat telah melakukan PHK sebanyak 37.500 orang, industri alas kaki 18.500 orang, industri elektronik 5.000 orang, industri rambut palsu (wig) 2.000 orang dan industri mainan anak 680 orang.