Prioritaskan Stabilitas Rupiah

Namun, rupanya logika pasar tidak bisa menerima kebijakan itu. Buktinya, kurs rupiah langsung terkoreksi dalam. Dari data Bloomberg, rupiah sempat menembus level terendah Rp 11.433 per dollar AS pada 16 Agustus 2013. Dalam setahun ini, dollar AS menguat 21 persen terhadap rupiah. Depresiasi rupiah hanya lebih kecil dibandingkan yen (Jepang) dan rupee (India).

Mengapa logika pasar tidak sejalan dengan rasionalitas BI? Pasar menilai BI Rate yang biasanya diadopsi menjadi suku bunga deposito dengan tenor tiga bulan (6,5 persen) terlalu jauh di bawah inflasi year on year (tahunan), yakni 8,61 persen. Kalaupun kita mencoba optimistis, inflasi akhir tahun ini berkisar 8 persen hingga 8,5 persen. Jadi, jika para pemilik dana besar menyimpan uangnya di bank, ia akan mengalami suku bunga riil negatif, sekitar minus 2 persen.

Kalau tidak mau kekayaannya secara riil menyusut, mereka pun memindah rupiahnya menjadi dollar AS. Logika ini simpel dan mudah dipahami. Ketika BI Rate masih 6,5 persen pun, para deposan besar sudah meminta bank agar diberi suku bunga deposito spesial, antara 8 persen dan 8,5 persen. Praktik ini tak terhindari karena bank tidak ingin dana pihak ketiganya (DPK) merosot cepat, yang akan menimbulkan tekanan likuiditas.

Di sisi lain, BI merasa harus berusaha keras menahan suku bunga agar tidak ”terbang” tinggi. Jika BI Rate dinaikkan, efeknya negatif terhadap kenaikan suku bunga deposito dan kredit. Selanjutnya, bank akan menghadapi risiko kenaikan kredit bermasalah (NPL) yang saat ini sedang bagus, 1,48 persen. Bank juga akan kesulitan mendorong ekspansi kredit, yang saat ini mencapai 20 persen, atau jauh lebih rendah daripada tahun lalu yang 27 persen.

Kombinasi antara kenaikan NPL dan melambatnya pertumbuhan kredit akan menyebabkan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menurun. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi akan melambat di bawah 6 persen, di bawah target pemerintah 6,3 persen. Dengan menjaga suku bunga tetap relatif rendah, BI masih berharap bisa membantu pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen.

Rasionalitas BI sebenarnya bertujuan baik. BI tak ingin dianggap sebagai penganut rezim suku bunga tinggi yang memberatkan. Saat krisis tahun 1998, ketika BI dan pemerintah menaikkan suku bunga deposito hingga 60 persen-70 persen, hasilnya adalah pertumbuhan negatif 13,7 persen, inflasi 78 persen, dan kurs rupiah Rp 15.000 per dollar AS.

Situasi kini berbeda jauh. Ancaman inflasi ”hanya” satu digit. Depresiasi rupiah juga tidak akan Rp 15.000 per dollar AS. Sektor perbankan kini jauh lebih kuat, dengan NPL hanya 1,48 persen dan rasio kecukupan modal (CAR) 18 persen. Bank punya net interest margin (NIM) positif di atas 5 persen. Kontras dengan tahun 1998, saat hampir semua bank merugi, modalnya negatif, dan NIM juga negatif.

Dalam situasi kini, yang paling prioritas adalah menjaga stabilitas rupiah meski harus menaikkan suku bunga, yang berimbas negatif pada ekspansi kredit, NPL naik, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi melambat di bawah 6 persen.

Sebaliknya, jika BI Rate tidak dinaikkan, sentimen pasar akan negatif karena tidak realistis. Kenapa? Dengan defisit perdagangan 3,3 miliar dollar AS pada semester I-2013 dan defisit transaksi berjalan 4,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), ujung- ujungnya akan menekan cadangan devisa. Padahal, cadangan devisa kini 92,67 miliar dollar AS atau turun tajam dari posisi tertinggi 124,7 miliar dollar AS pada Agustus 2011. Cadangan devisa terpangkas, memperlemah kemampuan BI untuk menstabilkan rupiah melalui jalur intervensi.

Pasar pun mencium situasi ini, mereka tahu jika senjata utama BI yang benar-benar bertenaga cuma ada dua: menaikkan suku bunga atau melakukan intervensi pasar yang menggerus cadangan devisa. Kalau keduanya tidak dilakukan, yang terjadi adalah hukum pasar: permintaan dollar AS melebihi pasokannya di pasar uang sehingga harga dollar AS pun naik. Hal ini kian berat tatkala diketahui utang luar negeri swasta yang akan jatuh tempo mencapai 22 miliar dollar AS pada September 2013. Situasi pasar pun makin kalut sehingga rupiah melemah drastis.

Jika hal ini dibiarkan, tak ada yang tahu kapan pelemahan rupiah bakal berujung: Rp 11.000, Rp 12.000, atau bahkan Rp 15.000 per dollar AS? Tak ada yang bisa menggaransi. Jika pelemahan rupiah berkembang liar, akan muncul imported inflation, yakni inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor karena melemahnya rupiah. Itu sebabnya BI kini mengumumkan ekspektasi inflasi terbaru, antara 9,2 persen dan 9,8 persen.

Rupiah mulai menguat pada akhir pekan lalu, menjadi di bawah Rp 11.000 per dollar AS. Apakah ini pertanda bahwa pasar menerima positif BI Rate baru 7 persen? Belum bisa ditebak. Namun, minimal aspirasi pasar yang berharap BI Rate dinaikkan pada RDG BI pada 15 Agustus sudah dipenuhi dua minggu kemudian. Gejolak mereda.

Sementara itu, besaran utang luar negeri mulai terkuak. Posisi Juni 2013, utang luar negeri total 258 miliar dollar AS, terdiri dari utang swasta 134 miliar dollar AS serta pemerintah dan BI 124 miliar dollar AS. Ini lebih kurang dua kali lipat dibandingkan saat krisis 1998, yang mana swasta dan pemerintah sama-sama berutang luar negeri 65 miliar dollar AS. Cadangan devisa saat ini 92,7 miliar AS berbanding 21 miliar dollar AS tahun 1998. Namun, esensi masalahnya tetap sama: utang luar negeri jika tidak dikelola dengan baik akan menekan kurs rupiah secara tajam.

Pemerintah dan BI harus duduk bersama para debitor swasta untuk membahas strategi membayar utang luar negeri. Apa yang sudah dan akan mereka lakukan? Dari pengalaman 1998, renegosiasi debitor kita dengan kreditor di luar negeri untuk mengulur pembayaran kembali (reprofiling) utang luar negeri akan menjadi kunci penting meredam volatilitas rupiah. Mengurangi tekanan permintaan dollar AS yang terkait dengan pembayaran utang luar negeri adalah isu strategis yang mendesak untuk dikelola secara baik. Stabilitas rupiah adalah prioritas terbesar. (A Tony Prasetiantono Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM)