Sabtu, 26 Juli 2014

Ekonomi / Bisnis

Gugatan Rp 2 Miliar Dipicu Aksi Mogok

Rabu, 4 September 2013 | 11:29 WIB
KOMPAS/PRIYOMBODO Ilustrasi: Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) meneriakkan yel-yel saat berunjuk rasa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/2/2013). Aksi tersebut antara lain menolak penangguhan upah minimum.

Baca juga


JAKARTA, KOMPAS.com - Gugatan PT Doosan Cipta Buana Jaya terhadap Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jakarta Utara dan Ketua PSP SPN perusahaan, dipicu aksi mogok yang berlangsung tanggal 7-8 Maret 2013. Akibat aksi mogok itu, perusahaan mengklaim mengalami kerugian sebesar Rp 2.004.000.000.

Ketua PSP SPN PT Doosan Cipta Buana Jaya, Umar Faruq, salah seorang tergugat mengatakan, aksi mogok selama dua hari itu dilakukan karena perusahaan tak menjalankan perjanjian kerja bersama (PB).

PB tersebut berisi diantaranya kesepakatan perusahaan dengan buruh terkait upah sesuai kebutuhan hidup layak 2012 sebesar Rp 1.978.789, soal buruh kontrak, buruh harian, skorsing, dan masalah lainnya.

"Setelah PB tidak dijalankan, (kemudian terjadi aksi mogok), kami dikeluarin. Pertama delapan orang (termasuk Umar), seminggu kemudian 18 orang," kata Umar kepada Kompas.com, di PN Jakarta Utara, Rabu (4/9/2013).

Ketua DPC SPN Jakarta Utara, Halili, juga ikut digugat perusahaan garment asal Korea itu, lantaran menerbitkan surat perintah mogok.  "Saya menjalankan tugas itu kan eksistensi organisasi. Saya buat surat perintah mogok," kata Halili.

"Perusahaan sebelumnya (2/3/2013) sudah saya ingatkan, perusahaan lain sudah membayar buruhnya sesuai KHL 2012. Perusahan bilang enggak bisa, itu tunggu keputusan dari Gubernur DKI Jakarta. Mereka juga enggak berani minta dari (pihak) Korea," jelasnya lagi.

Pengacara publik, dari LBH Jakarta, Handika, mengatakan, dua kali mediasi mengalami kegagalan. Pihak tergugat tidak menerima tawaran yang diberikan PT Doosan Cipta Buana Jaya.

"Kalau dari perusahaan intinya pertama mereka minta ganti kerugian atas mogok kerja yang dilakukan SPN. Mereka juga mengatakan pengurusan baru SPN cacat hukum dan tidak berlaku," kata Handika.

"Akhirnya (tawaran mereka) tidak dipenuhi karena soal kepengurusan itu ada di SPN sendiri, sehingga tidak ada intervensi. Kita juga anggap mogok tidak merugikan, karena mogok kerja itu hak dan dilindungi undang-undang," jelasnya.

Penulis: Estu Suryowati
Editor : Erlangga Djumena