Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/09/2013, 15:46 WIB
Didik Purwanto

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyarankan agar pemerintah bisa membuat kebijakan agar Indonesia bisa kembali swasembada kedelai. Sehingga harga kedelai tidak melonjak seperti saat ini.

Kepala BPS Suryamin mengatakan, harga kedelai ini memang melonjak karena beberapa sebab mulai dari tanah yang tidak cocok ditanami varietas kedelai, hingga minat petani kedelai yang turun karena ketidakcocokan antara biaya produksi dan harga jual.

"Memang untuk menekan harga kedelai ini, untuk sementara pemerintah melakukan impor. Tapi jangan terus-terusan impor karena biar suplai kedelai dalam negeri meningkat," kata Suryamin saat Workshop Media di Hotel Mirah Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/9/2013).

Sekadar catatan, kebutuhan kedelai dalam negeri mencapai 2,3 juta ton per tahun. Sementara kapasitas produksi dalam negeri sendiri hanya 700.000-800.000 ton kedelai per tahun. Otomatis, sisanya harus dipenuhi dari impor.

Kendati demikian, BPS juga tidak bisa menyalahkan petani apabila tidak mau menanam kedelai karena produktivitasnya kecil, hingga ketiadaan keuntungan dalam menanam jenis bahan baku untuk tahu dan tempe tersebut.

"Soal minat petani, mereka tentu melihat menguntungkan atau tidak. Kalau tidak menguntungkan, mendingan beralih ke tanaman lain yang menguntungkan," tambahnya.

Sehingga dalam kondisi seperti ini perlu kebijakan radikal dari pemerintah untuk terus meningkatkan swasembada pangan kedelai dan mulai mengurangi ketergantungan impornya. Di sisi lain, varietas kedelai yang bagus bisa dicari untuk lahan yang sesuai dengan kondisi di tanah air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com