Kartel, Imbas Kebijakan Pangan yang Keliru

"Ini kan ketidakmampuan pemerintah, sengaja membuat kita ketergantungan dengan pangan impor. Itu kan policy yang menguntungkan kartel, dengan pemberian ijin impor kepada pengusaha tertentu," kata Aria kepada Kompas.com, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin sore (9/9/2013).

Aria menjelaskan, kartel memainkan harga dan pasokan di tingkat hulu dan hilir, dengan memainkan supply and demand. Menurutnya lagi, kartel bermain dengan dua cara, harga tinggi atau barang langka. Pada saat itulah, kata Aria, para kartel mengambil keuntungan.

"Kan gitu. Jadi menurut saya sekarang ini penertiban soal hortikultura yang terus-menerus kita tergantung pada pangan impor, itu sangat memberi potensi kartel,"ujarnya.

"Dan itu selalu difasilitasi oleh negara atau pemerintah yang tidak mau punya politik pertanian untuk swasembada pangan dengan sistem kedaulatan pangan," tambah politisi PDI-Perjuangan itu.

Sementara itu, menyoroti harga kedelai yang masih tinggi, Komisi VI meminta pemerintah untuk langsung intervensi harga. Satu-satunya cara adalah dengan menugaskan Bulog mengimpor dan memberikan subsidi di tingkat pengrajin Rp 2.000 per kilogram.

"Berikan subsidi lewat Bulog berapa, perhitungan saya Rp 2.000 per kilogram. Lewat Bulog ke perajin, kan ini (subsidi) kalau diberikan ke importir, kan repot," ujar Aria.

Menurut perhitungannya, setidaknya pemerintah mengeluarkan Rp 1 triliun untuk mengamankan komoditas strategis itu selama tiga bulan ke depan. Angka itu diperoleh dari asumsi kebutuhan nasional selama tiga bulan dikalikan dengan subsidi Rp 2.000 per kilogram.

"Harus dong (ada dananya), namanya kan badan urusan logitstik. Dalam kondisi seperti ini enggak bisa rakyat maupun produsen tempe itu berhadapan dengan pasar. Enggak bisa," kata Aria.

Sebagaimana diketahui, harga bahan baku tempe dan tahu yang menembus Rp 10.000 per kilogram itu, membuat para perajin melakukan aksi mogok produksi, dari Senin (9/9/2013) hingga Rabu (11/9/2013).