Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Australia "Ogah" Jual Peternakan Sapi ke RI

Kompas.com - 12/09/2013, 15:05 WIB


CANBERA, KOMPAS.com —
Rencana Indonesia untuk memiliki peternakan sapi di Australia ternyata tidak berjalan mulus. Sebab, rencana Indonesia tersebut mendapatkan penolakan dari partai terbesar di Negeri Kanguru.

Barnaby Joyce dari Partai Nationals MP telah meminta Pemerintah Australia menolak rencana Indonesia yang ingin membeli tanah untuk peternakan sapi yang kelak untuk memenuhi kebutuhan Indonesia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sudah membulatkan tekad mencari solusi kekurangan daging sapi di dalam negeri dengan cara membeli peternakan sapi di Australia, melalui badan usaha milik negara (BUMN).  

Rencananya, ternak terlebih dahulu dibesarkan di Australia, kemudian baru dikirim ke penggemukan dan pemotongan hewan yang ada di Indonesia.

"Saya melihat ini demi kepentingan nasional (Australia), apa manfaat bagi peternak Australia, apa manfaat bagi wajib pajak Australia? Jika entitas lain (Indonesia) membeli tanah kami untuk bikin peternakan sendiri, kemudian mereka ekspor sendiri ke fasilitas mereka sendiri, pajaknya masuk ke negara mereka (Indonesia)," kata Joyce.

Joyce mengaku prihatin tentang rencana Indonesia membangun peternakan di Australia yang dinilai bisa berimbas bagi warganya. Untuk itu, ia mengimbau Pemerintah Australia dan warga Australia untuk bersuara mengenai hal tersebut.

Tak hanya Partai Nasional, Partai The Greens di Australia juga memiliki komentar serupa dengan Joyce. Sementara itu, juru bicara senator pertanian, Rachel Siewert, mengatakan, rencana pembelian lahan oleh Indonesia itu adalah masalah penting bagi Australia.

"Ini akan menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Koalisi Liberal-Nasional, apakah mereka mementingkan kepentingan nasional Australia dengan melindungi lahan pertanian utama Australia dan air atau tidak," katanya.

"Dalam abad ini ada kerawanan pangan, pemerintah harus melindungi peternakan di Australia dari pembeli tanah di luar negeri dan investor. Apa negara lain di dunia akan memungkinkan pemerintah asing membeli tanah? Ini pasti tidak akan terjadi di China atau Amerika Serikat (AS), jadi mengapa terjadi di sini?" katanya.

"Setelah Anda menjual tanah ke negara lain, maka Anda tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Itulah mengapa The Greens memiliki rencana untuk melarang pembelian lahan pertanian dan air oleh pemerintah asing," ujar Siewert.

Rencana Indonesia tersebut akan menjadi tantangan besar kedua bagi Pemerintah Australia. Selain itu, Partai Nasional juga menolak rencana penjualan perusahaan biji-bijian Graincorp senilai 3 miliar dollar AS oleh perusahaan makanan Amerika Serikat (AS), Archer Daniels Midland (ADM). (Asnil Bambani Amri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Whats New
Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Earn Smart
Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Earn Smart
Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Whats New
Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com