Menperin Tolak Rencana Jokowi Berlakukan Pajak Khusus Mobil Murah

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perindustrian MS Hidayat tidak setuju dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan pajak khusus untuk menyikapi produksi low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan.

Menurut dia, untuk mengatasi kemacetan di ibu kota, menurut Hidayat, sebaiknya Pemprov fokus pada pajak progresif.

"Saya enggak setuju. Pajakin secara progresif mobil-mobil CC tertentu atau orang yang punya mobil kedua, ketiga, itu lebih adil," kata Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Hidayat memperkirakan LCGC tidak akan memperparah kemacetan di Jakarta. Menurutnya, kemacetan terjadi bukan karena LCGC turun ke jalan. Namun, karena infrastruktur terlambat dibangun.

"Management traffic mesti dibenerin, lalu yang melanggar-melanggar mesti ditindak tegas, jangan dikompromi di tengah jalan. Di negara-negara yang management traffic-nya disiplin, kemacetannya bisa terhindarkan," kata politisi Partai Golkar itu.

Hidayat juga meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi memikirkan rakyat kelas menengah bawah yang ingin memiliki mobil. Menurutnya, tidak ada yang salah jika rakyat kecil memiliki mobil.

Kasih tahu Pak Jokowi, ini juga ditujukan kepada rakyat yang berpenghasilan kecil dan menengah, rakyat yang mencintai dia juga. Harus diberikan kesempatan kepada rakyat kecil yang mencintai Pak Jokowi untuk bisa membeli mobil murah, pungkasnya.

Seperti diberitakan, Jokowi tidak mendukung kebijakan pemerintah tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan lantaran bakal membebani arus lalu lintas Jakarta yang sudah padat. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta akan berusaha mengantisipasi efek negatif dari kebijakan itu.

"Nanti kita cegat dengan ERP (elektronic road pricing), ganjil genap, pajak khusus juga," kata Jokowi.