Sebagian Besar Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan Rawan Korupsi

Berangkat dari kekhawatiran itu, The Partnership for Governance Reform bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Bandung mendorong kontrol publik agar pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah terhindar dari praktik kolusi dan korupsi, diantaranya melalui karya jurnalistik.

"Sebuah data menunjukkan hampir 30 persen pendapatan negara dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa. Dan ironisnya, 70 persen berpotensi untuk dikorupsi. Kami berharap jurnalis ikut memantau," kata Margaretha Wahyuningsih, Project Officer Cleaning-Partnership, Jumat (13/9/2013).

Menurut Margaretha, jurnalis sebagai media pengawasan saat ini masih jauh dari kerja-kerja peliputan berperspektif pencegahan terhadap tindakan koruptif dalam pengadaan barang dan jasa.

"Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas jurnalis terhadap proses pengadaan barang dan jasa sehingga bisa meliput dengan benar, lebih menarik dan currative," kata Retha.

Kegiatan pelatihan tersebut digelar selama dua hari diikuti oleh 25 jurnalis daerah se-Jawa Barat dengan menghadirkan narasumber diantaranya dari Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jawa Barat dan Indonesian Procurement Watch (IPW).