Tol Sumatera Terancam Batal, Hatta Minta Dahlan Temui DPR

"Kalau soal penolakan, dibahaslah. Pak Dahlan harus rajin membahas dengan Komisi VI DPR," kata Hatta saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Rencananya, peletakan batu pertama (ground breaking) jalan tol Trans Sumatera tersebut dilakukan pada Oktober tahun ini. Rencana pembangunan jalan sepanjang 2.700 km tersebut bakal terancam batal bila dana dari negara ini ditolak DPR.

Sekadar catatan, dana Rp 7 triliun ini merupakan dana operasional untuk pembangunan jalan tol tersebut, dengan rincian Rp 2 triliun akan dialokasikan untuk PT Hutama Karya Persero selaku pengembang proyek dan sisanya merupakan dana lain-lain untuk pembangunan proyek ini.

"Kalau tidak disetujui DPR berarti tidak bisa dijalankan. Ini kan sayang karena dana sudah ada dan bisa dimulai (konstruksi) tahun ini seperti ruas dari Lampung, di Palembang, dan Dumai dapat dimulai di 2013," tambahnya.

Untuk itu, Hatta ingin agar Dahlan aktif melakukan lobi dengan DPR agar dana operasional pembangunan proyek jalan tol ini bisa berjalan. Sebab, Hatta tidak bisa melakukan rapat dengan komisi DPR karena bukan wewenangnya untuk melobi anggota dewan.

Seperti diberitakan, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjelaskan peraturan presiden (perpres) dan peraturan pemerintah (PP) tentang status PT Hutama Karya Persero menjadi perusahaan pembuat jalan tol sudah disepakati Presiden. Oleh karenanya, perseroan kini sudah bisa mulai membangun jalan tol Trans Sumatera tersebut.

"PP dan perpres untuk HK sudah disepakati. Jadi, tahun ini, jalan tol Trans Sumatera sudah bisa dibangun," kata Djoko selepas mengikuti Rapat Koordinasi tentang jalan Tol Sumatera di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Rabu (6/3/2013).

Djoko menjelaskan, Hutama Karya nantinya akan segera bisa membangun semua ruas jalan tol di Trans Sumatera. Namun, yang utama akan dibangun adalah ruas tol Medan-Binjai, Bakauheni-Lampung, dan Palembang-Indralaya.

Dari rute tersebut akan ada 24 ruas jalan tol yang dibangun Hutama Karya. Namun, pembebasan lahan akan dilakukan oleh perseroan.

"Untuk pembebasan lahan akan dilakukan Hutama Karya sendiri. Karena ini sudah badan usaha, jadi pembebasan lahannya akan lebih mudah," tambahnya.

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menambahkan, pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini akan menggunakan dana perpaduan dari Penyertaan Modal Negara (PMN), pinjaman perbankan, atau penerbitan obligasi dari perseroan.

"Tapi kami tadi belum memutuskan soal porsi dananya dan kebutuhan dananya secara total," kata Mahendra.

Namun, untuk penerbitan obligasi, pemerintah pusat akan memberikan jaminan khusus bahwa obligasi ini dijamin pemerintah. Jadi, siapa pun nanti yang membeli obligasi dari Hutama Karya ini, keamanan akan dijamin, demikian halnya dalam memperoleh imbal hasil yang tinggi.