Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikuasai Kartel, Tata Niaga Kedelai Bobrok

Kompas.com - 18/09/2013, 07:23 WIB


SEMARANG, KOMPAS.com
- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, tata niaga kedelai di Indonesia saat ini tergolong bobrok. Arus perdagangan komoditas ini masih dikuasai mekanisme kartel oleh para importir kedelai sehingga menyulitkan pengembangan pertanian kedelai lokal.

”Saya memang agak keras dalam memerangi praktik kartel kedelai. Dari sisi teknis, kedelai lokal kita ternyata banyak yang jauh lebih bagus untuk dikembangkan. Namun, seolah pasokan hanya bisa dipenuhi produk impor sehingga membuat petani tidak bergairah menanamnya,” kata Ganjar, Selasa (17/9/2013), pada diskusi bertema ”Krisis Kedelai Berulang, Mungkinkah Kedelai Lokal Bangkit?” yang diadakan Harian Kompas Perwakilan Jawa Tengah di Hotel Santika Premiere, Semarang.

Diskusi ini antara lain menghadirkan pejabat di Pemerintah Provinsi Jateng, Kepala Divisi Regional (Divre) Perum Bulog Jateng Witono, sejumlah petani kedelai dari Kabupaten Grobogan, anggota DPRD Jateng Istajib, dan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jateng Moeh Ismail Wahab.

Menurut Ganjar, bisnis kedelai dikuasai 14 importir yang memegang surat persetujuan impor dan mekanismenya mengarah ke sistem kartel. Bisnis kedelai impor berkembang seiring makin menyusutnya lahan tanaman kedelai.

Kepala Perum Bulog Divre Jateng Witono mengatakan, salah satu kendala Bulog membeli kedelai petani adalah harga jual di atas harga penetapan pemerintah (HPP). Menurut dia, HPP kedelai Rp 7.000 per kilogram. Di lapangan, harga sudah mencapai Rp 8.000 per kilogram. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jateng Ismail Wahab mengatakan, Jateng sangat berpotensi menjadi sentra kedelai lagi. Hal itu karena luas lahan kedelai di provinsi ini pernah mencapai 233.000 hektar pada 1992.

Di Jakarta, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, pemerintah menambah volume izin impor kedelai hingga akhir tahun 1,1 juta ton dari sebelumnya 580.000 ton. Penambahan kuota volume izin impor kedelai dilakukan terkait kebijakan relaksasi impor kedelai sesuai arahan Wakil Presiden Boediono.

Di Bogor, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi memprediksi harga kedelai akan naik lagi beberapa bulan mendatang. Indonesia masih mengimpor kedelai yang harganya dipengaruhi kurs dollar AS. Selain itu, produksi kedelai AS juga sedang kurang baik sehingga yang dilepas ke pasar dunia akan berkurang. (MAS/BRO/WHO/SON/GRE/RWN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com