Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terbelit Utang, Perusahaan Tomi Soeharto Lakukan "Debt to Equity Swap"

Kompas.com - 19/09/2013, 17:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Perusahaan milik Tomi Soeharto, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS), berniat mengonversi utangnya menjadi saham guna melunasi utang anak usahanya sebesar Rp 1,4 triliun. Jumlah ini merupakan 58 persen dari total utangnya yang senilai Rp 2,5 triliun.

Direktur Utama PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk Theo Lekatompessy mengatakan, mekanisme debt to equity swap ini menjadi opsi utama yang disetujui para pemegang saham.

"RUPSLB memutuskan untuk melakukan debt to equity swap dalam penyelesaian utang Rp 1,4 triliun. Itu cara pertama meskipun ada alternatif lainnya," kata Theo seusai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Sayangnya, ia menolak menjelaskan harga saham yang dilepas untuk calon pemegang saham. Menurut Theo, tim manajemen sedang mengkaji harga saham yang pas untuk dijual kepada calon pemegang saham.

"Jadi kita belum bisa katakan di harga berapa akan dilakukan debt to equity swap sebagai gambaran harga tertinggi kita setelah listing di Rp 1.000 per saham dan pada saat merugi di Rp 500 per saham pada saat 2008-2009, namun kalau kondisi sekarang di Rp 335 per saham," ujar dia.

Meskipun akan mendilusi pemegang saham lama, Theo mengatakan, pembayaran utang melalui aset juga bisa dilakukan dengan menjual kapal yang dimiliki perseroan.

"Jadi tidak hanya itu, pembayaran utang secara diangsur bisa mengambil dari keuntungan bisnis yang diperoleh perseroan. Dan kami juga menggadaikan aset untuk perusahaan lain, kemudian kami sewa dari mereka, jadi kami masih punya opsi lain," katanya. (Arif Wicaksono)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com