Pemerintah Turunkan Defisit Anggaran Jadi 1,73 Persen

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pada pekan lalu pemerintah telah menyampaikan defisit anggaran terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,02 persen.

"Di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan kita akan ubah menjadi 1,73 persen," kata Bambang saat penyampaian RAPBN 2014 di Badan Anggaran DPR Jakarta, Senin (23/9/2013).

Ia menambahkan, sebelumnya pemerintah menargetkan penerimaan pajak di RAPBN 2014 sebesar Rp 1.310,2 triliun. Namun kemudian mengubah patokan asumsi RAPBN 2014 dari semula penerimaan pajak sebelumnya menjadi berdasarkan realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2013.

Semula, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mengalami penurunan dari Rp 1.310,2 triliun menjadi Rp 1.270,9 triliun. Namun dengan berbagai penyesuaian yang ada mengalami kenaikan menjadi Rp 1.273,4 triliun.

"Memang dibanding target APBN 2014 mengalami penurunan Rp 36,8 triliun. Tapi dari penyesuaian penyampaian sebelumnya mengalami kenaikan, meski tipis," tambahnya.

Sementara belanja negara RAPBN 2014 diperkirakan menjadi Rp 1.824,9 triliun. Nilai ini naik dari RAPBN estimasi pekan lalu yang hanya Rp 1.818,3 triliun. Nilai ini juga melonjak dari RAPBN semula sebesar Rp 1.816,7 triliun.

Sebelumnya, Bambang menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi defisit adalah dengan mengeluarkan aturan batas maksimal kumulasi defisit APBD lebih rendah menjadi maksimal 0,3 persen dari sebelumnya sebesar 0,5 persen.

Dengan aturan ini, maka defisit pemerintah pusat akan turun karena defisit di daerahnya juga harus lebih rendah. dengan melakukan upaya lebih alias extra effort itu pemerintah yakin defisit bisa saja lebih rendah dari proyeksi tersebut menjadi 1,7-1,8 persen terhadap PDB.

Untuk itu, Ia akan menjelaskan semua upaya yang dilakukan itu dalam Rapat panitia Kerja RAPBN 2014 nanti, yang dibentuk oleh Badan Anggaran DPR-RI.

Adapun yang membuat belanja negara membengkak antara lain disebabkan oleh naiknya jumlah subsidi energi menjadi Rp 328,7 triliun dari asumsi awal sebesar Rp 194,9 triliun. Membengkaknya subsidi energi ini disebabkan karena merosotnya nilai tukar rupiah, sehingga mendongkrak harga BBM bersubsidi yang di impor.

Bukan hanya subsidi yang membengkak, akibat depresiasi rupiah juga menyebabkan anggaran pembayaran bunga utang naik sebesar Rp 1,2 triliun. Sementara itu, untuk anggaran pendidikan diperkirakan malah turun sebesar 1,2 triliun.