Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Ngotot Beli Peternakan, Nasionalisme Australia Terusik

Kompas.com - 25/09/2013, 13:29 WIB

CANBERRA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia tetap menginginkan membuka lahan peternakan seluas 1,5 juta hektar di Australia. Rencana untuk membuka peternakan ini dilakukan untuk memastikan pasokan daging di dalam negeri.

Untuk mencari peluang bisnis tersebut, Menteri Keuangan Indonesia Chatib Basri sudah menyetujui untuk mencari perusahaan peternakan Australia yang akan diakuisisi. "Saya pikir perusahaan BUMN akan menindaklanjutinya," kata Chatib, seperti yang dilansir The Australian.

Namun, keinginan Indonesia untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal Australia dengan kepemilikan saham mayoritas membuat nasionalisme Australia terganggu. Bahkan, media Australia memberitakan, keinginan Indonesia itu akan memperburuk proteksi Australia.

Menteri Pertanian Barnaby Joyce menyatakan, kepemilikan lahan oleh Indonesia di Australia itu bertentangan dengan kepentingan nasional Australia. Selain itu, Pemerintah Australia juga keberatan dengan kebijakan impor sapi Indonesia yang dinilai terlalu protektif.

Indonesia yang membuat program swasembada daging membuat ekspor daging sapi dari Australia tersendat. Tercatat tahun ini, jumlah sapi yang diperdagangkan hanya mencapai 267.000 ekor, sepertiga dari volume ekspor Australia empat tahun lalu.

"Jadi ide melihat swasembada itu adalah Indonesia berinvestasi di Australia dengan cara mendirikan perusahaan patungan di Asutralia," kata Chatib. Jika perlu, kata Chatib, Indonesia mengimpor sapi dari peternakan milik Indonesia.

Sementara itu, sumber The Australian menyebutkan, Orang Kementerian Pertanian Indonesia telah mengajukan lahan peternakan ke Pemerintah Australia. Namun, Departemen Pertanian Australia menolak permintaan data tersebut.

Departemen Pertanian Australia menolak memberikan informasi tersebut dengan alasan, data tersebut tidak diberikan kepada pihak di luar Australia termasuk Indonesia. Selain itu, Australia khawatir, Pemerintah Indonesia menggunakan informasi itu untuk mem-blacklist lahan peternakan yang berpenyakit, atau karena alasan komersial lainnya.

Penolakan untuk memberikan data peternakan di Australia itu juga disampaikan oleh Luke Bowen, ketua asosiasi peternak. Bowen mengatakan, peternakan Australia saat ini tidak memiliki masalah kesehatan terkait ekspor ternak sejak 30 tahun silam.

Pernyataan dari Australia itu terkait dengan pernyataan dari Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Bayu Krisnamurthi, yang mencemaskan tentang keamanan dan kesehatan peternakan di Austaralia. (Asnil Bambani Amri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com