Kondisi Geografis Indonesia Hambat Akses Masyarakat ke Perbankan

Sesuai dengan survei Bank Dunia tahun 2010, baru kurang dari 50 persen penduduk Indonesia mengakses lembaga keuangan formal. Ada hal-hal yang menyebabkan masyarakat susah mengakses perbankan dan perbankan sendiri juga mengalami kesusahan menjangkau masyarakat tersebut.

"Hambatannya itu adalah faktor geografis, keengganan membuka kantor cabang bank, ketimpangan pendapatan dan pendidikan masyarakat yang rendah serta infrastruktur domestik," kata Tony di Forum Ekonomi Nusantara: Inklusi Keuangan, Ketahanan terhadap Krisis dan Peningkatan Kesejahteraan yang digelar Kompas dan BNI di Hotel Four Seasons Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Khusus faktor geografis, wilayah Indonesia memang terdiri dari puluhan ribu pulau. Kondisi ini yang menyebabkan akses perbankan ke masyarakat dan sebaliknya juga susah. Berbeda dengan China, India bahkan hingga Filipina yang hanya terdiri dari satu wilayah daratan sehingga menyebabkan akses perbankan ke masyarakat atau sebaliknya menjadi lebih mudah.

Perbankan harus berpikir dua kali sebelum memberi akses layanan ke penduduk Indonesia di wilayah yang terpencil. Hal ini terkait ongkos operasional yang harus dikeluarkan perbankan.

"Misalnya seperti Papua, hanya bank besar yang mau investasi di sana. Bank-bank kecil tidak akan mampu membuka cabang di sana," jelasnya.

Kemudian juga ada masalah ketimpangan pendapatan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah. Hal ini berefek pada psikologis masyarakat yang membuat mereka makin enggan ke perbankan.

"Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan dan pendidikan rendah, tentu saja mereka akan minder ke perbankan. Duit saya saja hanya cukup untuk makan, makanya buat apa ke perbankan. Masuk ke bank saja harus pakai baju bagus. Jadi masyarakat seperti ini sudah terkena psikologisnya dulu sebelum masuk bank," katanya.

Terakhir, hambatan juga datang dari infrastruktur ke daerah. Hambatan ini menjadi penyebab perbankan di pusat masih belum mau membangun investasi di daerah.

Dalam catatan Tony, pemerintah Indonesia hanya mampu memberikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 200 triliun per tahun. Padahal penerimaan negara untuk tahun depan mencapai Rp 1.860 triliun dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp 9.000 triliun.

"Itu masih rendah sekali. Padahal idealnya bisa 5 persen dari PDB untuk anggaran infrastruktur. Di China saja mampu mengeluarkan 10 persen dari PDB mereka yang sudah mencapai 6 triliun dollar AS," katanya.