Mengapa Sebagian Kantor Pemerintah AS Ditutup?

WASHINGTON, KOMPAS.com — Pemerintah Amerika Serikat mulai melakukan penutupan sebagian kantor setelah Partai Republik menolak menyepakati anggaran dengan mengatakan bahwa mereka baru sepakat bila reformasi kesehatan Presiden Obama ditunda.

Kebuntuan ini terjadi setelah dua majelis di Kongres gagal menyepakati anggaran baru.

Presiden Obama memperingatkan penutupan akan memiliki "dampak ekonomi langsung kepada rakyat" dan menyebabkan upaya pemulihan ekonomi menghadapi risiko.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Hal ini terkait dengan pergulatan politik antara Partai Republik, yang menguasai majelis rendah, Dewan Perwakilan Rakyat; dan Demokrat yang memiliki mayoritas di majelis atas, Senat.

Karena tidak ada kesepakatan di antara dua majelis terkait anggaran federal, Kongres AS gagal meloloskan anggaran sebelum tahun fiskal berakhir tanggal 30 September.

Sejak pemilihan Presiden Obama, dua partai tidak pernah meraih resolusi tentang anggaran Amerika Serikat yang diperpanjang selama beberapa bulan.

Partai Republik pernah menggunakan batas waktu anggaran ini untuk mendapatkan kepentingan politik terkait kebijakan yang alot.

Isu kunci kali ini adalah program reformasi pelayanan kesehatan Obama. Partai Republik—yang menguasai DPR—menghapus anggaran untuk itu atau menunda. Langkah ini kemudian ditolak oleh Senat.

Batas waktu tengah malam lewat (30/9/2013), dan RUU anggaran masih belum disepakati oleh dua majelis.

Siapa yang terkena?

Sepuluh menit sebelum tengah malam 30 September, kantor anggaran Gedung Putih mengeluarkan perintah kepada kantor-kantor pemerintah untuk mulai melakukan penutupan, dan para pegawai negeri diminta untuk cuti tanpa dibayar.

Langkah ini memengaruhi semua "staf nonesensial" atau lebih dari 700.000 dari total 2,1 juta pegawai federal.

Taman-taman nasional, museum, gedung federal, dan pelayanan umum akan ditutup. Pembayaran pensiun dan tunjangan veteran juga kemungkinan tertunda.

Pengawas lalu lintas udara, personel militer aktif, dan penjaga perbatasan diminta untuk tetap datang. Namun, paspor baru tidak akan dikeluarkan. Kantor-kantor pajak juga akan ditutup. Sebagian karyawan Gedung Putih kemungkinan juga dirumahkan.