"Belum (diatur), masih didiskusikan dengan BPH Migas," kata Ronald di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Rabu (2/10/2013).
Ronald menjelaskan, perlu ada fitur-fitur tambahan pada kartu yang akan dipakai tersebut mengingat fungsinya sebagai alat pembayaran. "Tidak bisa membedakan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi dan yang tidak. Kartu hanya digunakan sebagai alat bayar. Harus ada data lain yang menghubungkan dengan kartu, (yang menunjukkan) bahwa masyarakat ini berhak atau tidak berhak," ujar Ronald.
Lebih lanjut, Ronald mengatakan belum ada infrastruktur yang dipersiapkan. Hal ini karena pihaknya baru sampai pada tahap diskusi dengan BPH Migas. Meskipun demikian Ronald mengaku saat ini sudah banyak SPBU yang menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi.
"Pembayaran bensin pakai kartu sudah bisa. Umumnya di kota besar," tandasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.