Jumat, 19 Desember 2014

Ekonomi / Makro

Pemerintah Salah Langkah dalam Kebijakan Pertanian

Kamis, 3 Oktober 2013 | 10:18 WIB
Kompas/Agus Susanto (AGS) Perumahan baru di tengah areal persawahan di Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat, Jumat (20/7/2012). Pengembangan kawasan industri dan perumahan berpengaruh terhadap pengurangan lahan pangan dan kondisi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai belum serius mengurus sektor pertanian sebagai salah satu basis ketahanan pangan. Direktur Instititute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, pemerintah salah langkah dalam mendesain kebijakan pertanian. Akibatnya, produktivitas hasil pertanian rendah serta adanya ketergantungan terhadap komoditas pangan impor.

"Pertama soal konsistensi pemerintah. Kita lihat anggaran untuk sektor pertanian yang hanya 1,3 persen dari total APBN 2013, sementara Guangzhou 15 persen. Itu aja diturunkan kan, karena menterinya dianggap tak sejalan, maka kena punishment," kata dia dalam diskusi bertajuk Ketahanan Pangan di Tahun Politik, di Jakarta, Rabu malam (2/10/2013).

Tidak adanya insentif dari pemerintah, membuat petani menjadi korban. Produktivitas rendah karena sektor pertanian sudah dinilai tak ekonomis lagi. Ia menyebutkan untuk beberapa komoditas, keuntungan petani dalam sebulan hanya sekitar 800.000-1,2 juta per hektar.

"Selama desain kebijakan kita tidak riil dan konkret menempatkan ujung tombak pertanian dengan petani diberi insentif maka jangan pernah berharap, bermimpi akan swasembada," jelasnya.

Produktivitas petani tercatat mengalami penurunan di beberapa komoditas seperti kedelai, jagung, dan padi.

Dari catatan Indef, produksi kedelai sepanjang 2011 tercatat 851.000 ton, tahun sebelumnya 907.000 ton. Jagung produksinya sepanjang 2011 sebesar 17,6 juta ton, turun dari sebelumnya sebesar 18,3 juta ton. Sementara padi, produksi 2011 sebesar 65,7 juta ton, sebelumnya sebesar 66,4 juta ton.

Enny menambahkan, kebijakan sektor pertanian juga sangat partial. Tidak ada koordinasi antara sektor terkait. Padahal, lanjutnya, sektor pertanian tidak mungkin bisa jalan sendiri. Perlu juga infrastruktur pendukung pertanian hingga tata niaganya.

"Perdagangan tidak mendukung swasembada, justru memperburuk. Soal importasi misalnya kita tidak pernah koordinasi. Impor selalu dibuka ketika petani panen. Ini menjadi momentum pedagang untuk memainkan harga sampai di level petani," jelas Enny.

Neraca perdagangan komoditas pangan semester pertama 2013 juga menunjukkan defisit kian dalam.

Sebagai catatan, berdasarkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian, defisit neraca perdagangan komoditi pangan dari Januari-Juni 2013 semakin parah. Pertumbuhan defisit untuk kedelai olahan paling besar yaitu 175,4 persen. Berturut-turut disusul kacang tanah olahan (55,3 persen), kedelai segar (38,2 persen), kacang tanah segar (19,9 persen), tanaman pangan lain (16,3 persen), almond segar (14,6 persen), ubi kayu olahan (11,5 persen), serta gandum/meslin segar (5,2 persen). Sementara itu, beberapa komoditas yang defisitnya menurun antara lain chesnut (145 persen), jagung olahan (6,7 persen), jagung segar (6,3 persen), gandum/meslin olahan (5,2 persen), terakhir beras segar (5 persen).

Di sisi lain, orientasi kebijakan juga dinilai hanya jangka pendek, yakni dengan importasi. Ini kata Enny sangat berpeluang menimbulkan kegiatan kartel. Ia mencontohkan, dalam importasi kedelai, sistem kuota dan aturan importir terdaftar justru menyebabkan pemberian izin terkonsentrasi pada tiga pemain besar.

Berdasar catatan Indef, pemegang kuota importasi kedelai Agustus 2013, PT FKS memegang kuota hingga 46,7 persen. Pemain kedua yang terdiri dari PT GCU dan PT BSS mendapat kuota 19,6 persen. Sementara, pemain ketiga terbesar, PT CTI, PT JN, dan PT GSS memiliki kuota 14,9 persen.

Tanpa disadari, sebut Enny, kebijakan perdagangan justru rawan menimbulkan adanya market failure (mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya). "Keterpurukan dari sektor pertanian terutama pangan kita tidak pernah mempunyai arah kebijakan yang jelas. Bahkan mungkin tidak punya kebijakan," katanya.

Penulis: Estu Suryowati
Editor : Erlangga Djumena