Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhub Ingin "Bus Rapid Transit" di Seluruh Provinsi

Kompas.com - 14/10/2013, 08:09 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kementerian Perhubungan menginginkan moda transportasi massal bus rapid transit atau BRT dapat diimplementasikan di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia pada akhir 2014.

”Kementerian Perhubungan mengharapkan pada akhir tahun 2014, semua ibu kota provinsi di Indonesia sudah menerapkan pelayanan BRT untuk angkutan perkotaan di wilayah mereka,” kata Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kemenhub Djoko Sasono sebagaimana dikutip kantor berita Antara, Minggu (13/10/2013), di Jakarta.

Diperkirakan baru terdapat sekitar 10 ibu kota provinsi yang tersebar di berbagai pulau di Tanah Air yang telah menerapkan BRT. Diharapkan dapat lebih banyak lagi ibu kota provinsi yang juga menggunakannya.

Namun di beberapa ibu kota, Djoko menyatakan bahwa sejumlah BRT belum terselenggara secara penuh. Ada keterbatasan infrastruktur seperti belum memiliki jalur sendiri seperti halnya transjakarta di wilayah DKI Jakarta.

Sebagaimana diberitakan, Ketua Umum DPP Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan Eka Sari Lorena mengatakan, negara-negara maju perlu ditiru karena menunjukkan keberpihakan pada transportasi massal bagi warganya.

”Mencermati negara-negara maju ternyata kultur mobil pun telah digantikan keberpihakan terhadap angkutan umum massal,” kata Eka Sari Lorena.

Menurut Eka, masa depan infrastruktur transportasi massal di Indonesia belum memperlihatkan titik terang seperti masih belum terbangunnya MRT dan monorel, serta terjadi penurunan kualitas layanan.

Ia memaparkan, di negara maju, bahkan kaum kaya di sana juga memilih naik angkutan umum atau bersepeda daripada naik mobil pribadi dengan risiko macet dan kesulitan parkir.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan berencana bakal membentuk ”desk” transportasi perkotaan yang bersifat multimoda karena jenis angkutan itu dinilai sangat beragam mulai berbasis jalan, rel, hingga sungai.

”Desk ini akan berfungsi untuk fasilitasi, asistensi, koordinasi, dan sinkronisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan transportasi perkotaan yang sifatnya antarmoda,” kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, belum lama ini.

Bambang Susantono mengingatkan, kota-kota di Indonesia dihadapkan pada kondisi terbatasnya layanan angkutan umum dan pertambahan kendaraan pribadi yang sangat pesat. (arn/antara)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com