Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Amerika Segera Lakukan "Voting" soal Plafon Utang

Kompas.com - 17/10/2013, 03:41 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

Sumber
WASHINGTON, KOMPAS.com — DPR Amerika Serikat akan segera menggelar pemungutan suara untuk menentukan apakah akan menyetujui pengajuan penambahan plafon utang pemerintah, Rabu (16/10/2013). Pemungutan suara ini digelar dalam hitungan jam sebelum Amerika bakal dinyatakan gagal bayar utang dan kewajibannya, bila tak mendapatkan tambahan dana.

Pimpinan DPR, John Boehner, mengakui "perjuangan" kubu Republik untuk "tawar-menawar" soal anggaran ini dengan reformasi UU Jaminan Kesehatan yang dikenal sebagai Obamacare.

Boehner juga memastikan tak akan menjegal persetujuan yang lebih dulu disepakati di Senat. "Menghalangi kesepakatan bipartisan yang dicapai hari ini oleh anggota Senat bukanlah taktik kami," tekan dia.

Pete Sessions, ketua komite yang menetapkan prosedur untuk pemungutan suara di DPR, memastikan hasil pemungutan suara soal plafon utang ini juga akan menentukan penghentian "shutdown" Pemerintah AS.

Untuk mencegah kejatuhan ekonomi, Boehner dalam wawancara dengan Radio WLW Cincinnati mengatakan, "Tidak ada alasan bagi anggota kami untuk memilih 'tidak' pada hari ini." Dia mengatakan bahwa kubu Republik selama ini berjuang untuk kebaikan, telah melakukan apa yang bisa dikerjakan, tapi tidak mendapatkan kesepakatan dari kubu Demokrat.

Kesepakatan DPR dan Senat harus menyepakati rancangan undang-undang yang akan diserahkan ke Presiden Barack Obama untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Namun, pernyataan Boehner memunculkan kesan bahwa kesepakatan yang dicapai tak lebih dari hitungan tak terelakkan yang harus diambil Republik, bukan murni kesepakatan atas dasar kompromi.

Terlebih lagi, Boehner juga tetap menekankan upaya mereka untuk mendorong revisi Obamacare tak akan berhenti. "DPR telah berjuang dengan segala sesuatu yang meyakinkan Presiden Amerika Serikat untuk terlibat dalam negosiasi bipartisan yang bertujuan mengatasi utang negara kita dan memberikan keadilan bagi rakyat Amerika soal Obamacare," katanya.

Kesepakatan yang akan diputuskan ini akan menambah batas atas utang yang bisa diambil Pemerintah Amerika Serikat untuk membayar obligasi negara yang akan jatuh tempo. Kesepakatan juga akan kembali membuka layanan Pemerintah Amerika Serikat, meskipun terbatas, yang sudah berhenti sejak 1 Oktober 2013.

Penghentian "shutdown" berarti membuka kembali layanan federal, ribuan pegawai federal akan bekerja lagi, dan ada anggaran untuk pemerintahan sampai 15 Januari 2014. Beberapa saat lalu, Senat yang didominasi kubu Demokrat sudah lebih dulu mengisyaratkan sudah ada kesepakatan. Pengambilan keputusan akhir Senat akan dilakukan Rabu setelah makan malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com