Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hati-hati, Produk Elektronik Banyak yang Tak Sesuai SNI

Kompas.com - 31/10/2013, 16:53 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krishnamurti mengatakan elektronik dan alat listrik merupakan produk terbanyak yang ditemukan melanggar aturan standard produk SNI, dalam pengawasan barang beredar 6 bulan terakhir.

Dari 307 produk yang diawasi oleh Kementerian Perdagangan, sebanyak 56 persen didominasi oleh barang elektronik dan alat listrik. "10 persen adalah sparepart kendaraan bermotor, dan 9 persennya alat rumah tangga, sisanya barang kategori lain," ungkap Bayu di kantornya, Jakarta, Kamis (30/10/2013).

Bayu mengatakan sebagian besar barang yang tak sesuai standard SNI itu beredar di perkotaan. Saluran distribusinya merata baik di pasar tradisional dan pasar modern.

"Tapi kebanyakan mereka menggunakan pertokoan yang lama, informal. Bahkan ada yang kita temukan, tempatnya sangat tersembunyi," ujarnya.

Kementerian perdaganga juga memamerkan temuan sejumlah barang yang tak sesuai SNI, yang di antaranya berupa barang elektronika dan alat listrik branded yang terindikasi melanggar aturan.

Untuk diketahui, dari pengawasan barang beredar tersebut, tercatat 112 pelanggaran terkait SNI, 78 pelanggaran terkait manual dan kartu garansi, 78 pelanggaran terkait label, dan 21 pelanggaran terkait ketentua distribusi.

Bayu mengatakan pihaknya belum mempelajari lebih lanjut atas temuan barang yang melanggar SNI, dan sejauh ini Kemendag menduga semua itu diduga palsu.

"Saat ini dari 8.000 produk yang beredar di Indonesia, baru 900 yang memiliki standar, sisanya belum. Dan baru 94 produk yang wajib SNI," sebutnya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com