Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keputusan Jokowi Soal UMP Disambut Baik Pengusaha

Kompas.com - 01/11/2013, 13:15 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Usai rapat panjang kenaikan upah minimum provinsi (UMP) oleh tripartit tanpa dihadiri unsur pekerja, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 2.441.301,74, atau naik 6 persen dibanding UMP 2013 yang sebesar Rp 2.216.243,68.

Meski keputusan tersebut lebih tinggi dari yang disodorkan pengusaha yakni sebesar Rp 2.299.860,33, namun para pengusaha menilai Jokowi adil dalam menentukan besaran UMP.

“Kenaikan UMP ini buah pikir dari pemimpin yang berusaha adil kepada rakyat. Mempertimbangkan pula makro ekonomi, tidak hanya menuruti apa maunya serikat pekerja,” kata Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat kepada Kompas.com, Jumat (1/11/2013).

Sebagaimana diketahui, dari unsur buruh mendesak Jokowi untuk menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3,7 juta pada 2014. Di sisi lain, meski menilai keputusan Jokowi adil, Ade mengklaim sebagian pengusaha masih berat lantaran keinginan pengusah, UMP hanya Rp 2.299.860,33.

Menurutnya, sejak setahun lalu usai kenaikan UMP 2013, pertumbuhan industri tekstil di Jakarta mulai melambat. Sebaliknya, di Jawa Tengah dan Jawa Barat bagian timur masih tetap tumbuh 5-6 persen.

“Beberapa memang keberatan tapi tekstil di DKI sangat kecil, hanya di kawasan berikat Cakung dan Pulogadung. Sekitar 38 perusahaan lah ya, tapi karyawan diatas 1000 orang,” lanjut Ade.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) Natsir Mansyur. Ia mengatakan, pengusaha tak bisa berbuat apa-apa atas kesepakatan yang sudah diputuskan Jokowi.

“Saya kira Rp 2,4 juta itu wajar, kalau ke depannya memang Jakarta ingin dikonsentrasikan menjadi kota jasa,” kata Natsir kepada Kompas.com, Jumat.

Lebih lanjut Natsir mengatakan, biaya hidup di Jakarta memang tinggi, sehingga hal itu tidak menjadi permasalahan. Malah kata dia, dengan hengkangnya pengusaha yang tak mampu membayar buruh sesuai keputusan Jokowi, pertumbuhan ekonomi di daerah lebih merata.

Natsir mengklaim, 65 persen perekonomian berputar di Jakarta. “Tapi yang perlu dipikirkan pemerintah adalah inovasi. Biar yang hengkang ini tidak ke luar negeri, tapi ke luar Jawa,” imbuhnya. “Kalau keberatan sih pasti ada. Tapi kalau sudah kesepakatan mau bagaimana lagi,”pungkas Natsir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com