Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerakan Buruh Harus Bebas Aksi Kekerasan

Kompas.com - 12/11/2013, 07:30 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Gerakan buruh memperjuangkan hak-hak kaum pekerja harus bebas dari kekerasan dan intimidasi. Aksi serikat buruh harus berjalan tertib tanpa penyisiran pabrik di dalam kawasan industri untuk memaksa buruh yang bekerja supaya ikut berunjuk rasa.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir menegaskan hal ini di Gedung Joang 45 di Jakarta, Senin (11/11/2013). Andi mengklaim KSPSI memiliki sedikitnya 3,7 juta anggota dan Mudhofir mengklaim KSBSI beranggotakan 1 juta buruh.

Mereka bersama pemimpin 23 federasi serikat pekerja yang beraliansi kepada KSPSI dan KSBSI mendeklarasikan Gerakan Buruh Anti Kekerasan (Gebrak). Ratusan anggota KSPSI dan KSBSI pun membaca ikrar Gebrak yang mengutuk kekerasan dan pemaksaan kehendak terhadap buruh dalam unjuk rasa baru-baru ini.

”Yang mengakui perjuangan buruh jangan melakukan hal-hal yang merusak gerakan buruh. Pemimpin serikat pekerja lain jangan pula memaksa anggota dewan pengupahan dari serikat buruh lain untuk keluar dari perundingan dewan pengupahan,” kata Andi Gani.

Deklarasi Gebrak merupakan respons terhadap mogok nasional pada akhir Oktober lalu.

Mudhofir mengatakan, sebagai komitmen dan solidaritas, KSBSI menghargai mogok nasional. Namun, dia menyesalkan masih ada aksi intimidasi anggota serikat buruh lain terhadap anggota KSBSI dalam setiap unjuk rasa.

Presiden KSPI Said Iqbal, dalam siaran persnya, meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama tidak bersikap arogan dan ragu untuk merevisi kenaikan upah minimum provinsi 2014 sebesar Rp 2,4 juta.

Padahal, dua Gubernur DKI sebelumnya, yaitu Fauzi Bowo dan Sutiyoso, pernah merevisi penetapan UMP. Bahkan, Fauzi Bowo yang anti-perubahan pernah merevisi penetapan UMP sampai dua kali.

Menurut Iqbal, saat ini, buruh tidak lagi meminta angka kenaikan Rp 3,7 juta, tetapi angka berkisar Rp 3 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara Christ Talumepa di Manado, Senin, mengatakan, UMP Sulut tahun 2014 telah ditetapkan Gubernur Sulut SH Sarundajang, pekan lalu.

Namun, kalangan pengusaha meminta Pemerintah Provinsi Sulut meninjau keputusan menaikkan UMP dari Rp 1.500.000 menjadi Rp 1.900.000. UMP Sulut tertinggi di Pulau Sulawesi. Sebelumnya Sulawesi Selatan menetapkan UMP Rp 1.800.000. (HAM/ZAL)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com