Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Para Menteri Waspadai Situasi Ekonomi

Kompas.com - 15/11/2013, 08:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta menteri-menterinya waspada terhadap situasi ekonomi saat ini. Pemulihan krisis ekonomi global yang belum tampak ujungnya membuat ekonomi Indonesia ikut terpapar.

"Saya mengajak semua pihak untuk mengelola kondisi ini dengan seksama, tidak lalai," ujar SBY dalam rapat kabinet di Istana Negara, Kamis (14/11/2013).

Permintaan ini beralasan. Apalagi, sejumlah indikator ekonomi belakangan menunjukan sinyal merah. Lihat saja, nilai tukar rupiah yang merosot hingga Rp 11.644 per dollar AS pada hari Rabu (13/11/2013).

Meski sempat rebound ke level Rp 11.546 per dollar AS pada Kamis (14/11/2013), namun sepanjang tahun 2013 (year to date), rupiah sudah melemah 15,17 persen, paling besar diantara negara kawasan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga menunjukan pelemahan. Ini merupakan respon negatif atas terus terjadinya defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) yang kuartal III 2013 sebesar 8,5 miliar dollar AS.

Ekonom Danareksa Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kondisi ekonomi saat ini tidak lepas dari kesalahan pemerintah yang mendesain ekonomi, yakni bertujuan untuk mengundang investor asing. Kebijakan BI rate yang naik tinggi.

Kata Purbaya, ini menyebabkan investor asing lebih suka memburu untung sesaat. Akibatnya, ketika terjadi sedikit gejolak di pasar modal dan pasar surat berharga, para pencari untung sesaat ini langsung pergi meninggalkan Indonesia.

Kondisi ini membuat investor asing pemburu rente ini acap kali menggiring BI agar menaikkan BI rate. "Jika BI atau pemerintah tak segera mengubah kebijakan, Indonesia akan terperosok dalam fase pelambatan yang bisa menuju fase yang lebih parah," kata Purbaya.

Namun, kata Gubernur BI Agus Martowardojo, BI hanya bisa merespon kondisi ekonomi dengan kebijakan moneter, Menurut Agus, kebijakan kenaikan BI rate sudah tepat saat ini.

Ada pun kata Menteri Keuangan Chatib Basri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang buruk tak bisa dipulihkan sekejap dengan satu atau dua kebijakan. Kebijakan insentif semisal baru yang dirasakan tahun depan.

Namun, Destry Damayanti, ekonom Bank Mandiri menilai bahwa ekonomi Indonesia rapuh terpicu tingginya konsumsi domestik. Ini membuat Indonesia memiliki ketergantungan tinggi pada impor.

Pemulihan ekonomi global yang masih seret serta belum terselesaikannya masalah domestik menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya 5,7 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun lalu yang 6,2 persen. Angka ini, kata Agus masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara setingkat Indonesia yang diperkirakan rata -rata cuma sekitar 3,6 persen. (Asep Munazat Zatnika, Margareta Engge Kharismawati)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com