Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendesak, Perpres Tol Trans-Sumatera

Kompas.com - 17/11/2013, 19:53 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
— Indonesia khususnya di Sumatera telah lama menunggu realisasi janji pemerintah untuk segera membangun Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS). Selama ini tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera rendah karena buruknya infrastruktur, terutama jalan. Jika proyek JTTS dapat segera direalisasikan, akan menimbulkan efek multiplier yang sangat positif sekaligus memeratakan pembangunan untuk meningkatkan potensi ekonomi Sumatera yang diyakini bisa melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan peneliti senior Centre for Information Development Studies (Cides) Umar Juoro dan Ketua Komisi V (bidang perhubungan, infrastruktur, dan transportasi) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Lauren Bahang Dama dalam keterangannya, Minggu (17/11/2013).

Umar Juoro mengatakan, saat ini jalan yang ada di wilayah Sumatera sangat tidak memadai dan overkapasitas sehingga menyedot biaya ekonomi yang sangat tinggi. Pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang ada di Sumatera oleh sebagian masyarakat dianggap tidak melakukan apa-apa terhadap kerusakan jalan di wilayah Sumatera.

"Akibatnya, sebagian masyarakat banyak yang menghentikan hilir mudik kendaraan pengangkut hasil alam dan hasil ekonomi di Sumatera. Masyarakat menganggap angkutan ini menambah parah kerusakan jalan. Sementara penghentian kegiatan ekonomi, selain menimbulkan banyak pengangguran, juga mengakibatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat makin menurun,” ujar Juoro.

Dengan adanya JTTS, kegiatan ekonomi seperti pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan, hasil kerajinan tangan, serta hasil tambang dari wilayah Sumatera dapat dilakukan lewat jalan tol ini. Pelaku bisnis akan senang jika JTTS dapat segera direalisasikan. Masyarakat Sumatera akan lebih sejahtera dan lebih maju.

“Yang paling siap untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan segera merealisasikan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera. Selama ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk modal awal pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera. Sementara badan usaha yang akan membangun dan mengoperasikannya juga sudah ditunjuk dan sangat siap menjalankan penugasan negara itu. Mengapa realisasi pembangunannya harus tertunda terus?” kata Umar.

Ketua Komisi V DPR RI Lauren Bahang Dama melihat potensi yang ditimbulkan dari pembangunan JTTS berupa efek multiplier yang sangat positif untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera dan nasional. Pihak DPR RI akan terus mengawal dan meminta pemerintah untuk segera merealisasikannya.

Untuk dapat segera merealisasikan pembangunan JTTS ini, DPR RI meminta pemerintah perlu segera menyediakan payung hukum berupa peraturan presiden (perpres). Untuk itu, pihak DPR RI akan selalu meminta dan mendorong Presiden untuk segera mengeluarkan perpres sebagai payung hukum bagi pelaksanaan pembangunan JTTS.

“Komisi V DPR RI yang secara teknis membidangi infrastruktur sangat berharap dan menekankan pentingnya payung hukum sebagai landasannya. Kita harus dorong dan minta kepada Presiden untuk benar-benar memperhatikan serius rencana besar jangka panjang ini sebagai bagian dari proyek yang nantinya akan jadi kebanggaan bangsa. Kita harap, sebelum akhir Desember perpres sudah turun, sehingga proses pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera sudah bisa dimulai tahun depan. Kita tunggu saja tanggapan Presiden bagaimana,” papar Lauren Bahang Dama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com