Kontrak Blok Mahakam Belum Jelas, Total Tetap Gencar Berproduksi

Di sisi lain, banyak elemen masyarakat yang menilai, Blok Mahakam harus dikelola Pertamina pasca-habisnya kontrak Total di tahun 2017 mendatang. Kepala Departemen Hubungan Media Total E&P Indonesia Kristanto Hartadi mengatakan, pihaknya telah mengajukan proposal perpanjangan kontrak sejak tahun 2008 lalu.

Hal itu dilakukan mengingat proses perpanjang itu tidak sebentar. Apalagi menyangkut investasi dan risikonya yang sangat besar. Terlebih hingga saat ini pemerintah belum memutuskan apakah memperpanjang TEPI atau menunjuk operator lain.

“Kami sudah mengajukan proposal perpanjangan, 10 tahun sebelum kontrak habis di tahun 2017. Pada prinsipnya untuk pengelolaan lanjutan lebih cepat lebih baik, apalagi kalau itu menyangkut blok migas sebesar Mahakam PSC,” katanya, Rabu (20/11/2013).

Akibat ketidakjelasan itu, Total mengaku ada pengaruhnya terhadap produksi pada blok yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut. Menurut Kristanto, produksi akan turun drastis hingga tahun 2015 mendatang, jika keputusan itu masih menggantung.

“Efek yang kami rasakan, saat ini adalah penurunan produksi yang semakin cepat di Blok Mahakam, karena akan terjadi penundaan kegiatan pengembangan (development) produksi. Tidak berhenti sampai dii situ, penurunan produksi yang cukup signifikan ini akan dirasakan setelah 2015, bila tetap tidak ada keputusan,” jelas Kristanto.

Meski kejelasan kelanjutan kontrak tersebut masih samar, Total mengklaim tidak ambil pusing. Kristanto mengaku, jika saat ini TEPI tetap giat berproduksi demi memenuhi kuota yang dibebankan pemerintah dari Blok Mahakam.

Bahkan, Total menyebut produksi mereka tetap tinggi yakni 1.700 MMSCFD (gas) dan 69.000 BOED (kondensat).

“Kami paham bahwa kontrak itu akan berakhir tahun 2017 nanti. Sampai kini kami tetap giat berproduksi, meski belum ada kepastian terkait perpanjangan kontrak pasca 2017," lanjutnya.

Sementara itu, untuk kontrak penjualan gas dengan Western Bayer (Jepang) baru akan habis tahun 2022, sedangkan dengan Nusantara Regas (LNG Jawa) akan habis pada tahun 2023.

“Kontrak-kontrak selain PSC akan terus berjalan, dengan atau tanpa perpanjangan kontrak PSC di Blok Mahakam. Pada intinya, proposal sudah kami ajukan, terserah Pemerintah untuk memutuskan, dan Pemerintah sangat paham akan risiko-risiko kelambatan pengambilan keputusan,” tutupnya.