Enam Produk Makanan dan Minuman Ini Wajib SNI

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah tengah menyiapkan lima Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan secara wajib untuk enam jenis makanan dan minuman. Sebelumnya, pemerintah telah mengenakan SNI untuk enam produk makanan dan minuman tersebut, tetapi belum wajib. Kini, statusnya dinaikkan menjadi SNI wajib.

Enam produk makanan dan minuman yang akan tekena SNI wajib ini adalah susu bubuk, susu kental manis, air minum embun, mi instan, biskuit, dan minyak goreng sawit.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menuturkan, permintaan produk makanan dan minuman di domestik yang semakin tinggi membuka peluang impor produk dengan kualitas rendah.

Sebelum enam produk makanan dan minuman itu, lima produk lain sudah lebih dulu terkena aturan ini. "Sebelumnya, SNI wajib sudah diberlakukan untuk tepung terigu sebagai bahan makanan, gula kristal rafinasi, kakao bubuk, air minum dalam kemasan, dan air mineral alami," ujar Panggah, akhir pekan lalu.

Menurut Panggah, SNI wajib ini sangat dibutuhkan oleh industri domestik yang memproduksi enam produk makanan dan minuman tersebut. Soalnya, pasar di dalam negeri cukup besar. Padahal, pasar domestik akan semakin terbuka dengan penerapan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015.

Karenanya, Panggah berharap SNI wajib untuk enam produk makanan dan minuman ini bisa berlaku sebelum MEA. Dengan kata lain, setidaknya tahun depan, aturan SNI wajib untuk enam produk makanan dan minuman tersebut bisa diberlakukan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengakui, pasar yang besar dan gemuk di dalam negeri sangat menggiurkan bagi pengusaha dari negara lain. Dengan demikian, arus impor harus diwaspadai. Terlebih lagi, akses pasar semakin terbuka.

Adhi mencontohkan, saat ini, Malaysia menjadi salah satu negara pengekspor terbesar ke Indonesia untuk produk makanan dan minuman. Jika tak diantisipasi, Adhi khawatir, setelah penerapan MEA, maka produk dari Malaysia akan lebih banyak membanjiri pasar domestik.

Selain dari sisi regulasi, Adhi menyebutkan  bahwa pemerintah juga perlu memperbaiki beberapa kebijakan lain. "Yang paling mendesak misalnya kebijakan energi dan buruh," ujarnya.

Panggah mengakui, kebijakan energi dan buruh memang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang perlu diselesaikan guna menarik investasi.

Meski begitu, Panggah bilang, minat investor untuk membenamkan investasi di sektor makanan dan minuman masih cukup besar. Buktinya, "Saat ini, tren investasi makanan dan minuman terus meningkat, baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun dari penanaman modal dalam negeri (PMDN)," katanya.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga kuartal III-2013, nilai investasi asing di sektor makanan dan minuman telah mencapai 1,48 miliar dollar AS. Angka ini meningkat 29,8 dollar AS dari periode yang sama tahun 2012 yang tercatat sebesar 1,14 miliar dollar AS.

Sementara itu, investasi di sektor makanan dan minuman yang berasal dari investor domestik selama sembilan bulan pertama tahun ini mencapai Rp 12,9 triliun. Angka ini juga meningkat 67,5 persen dari nilai investasi pada periode yang sama tahun 2012. (Tendi Mahadi)