Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Subsidi Pertanian 15 Persen Bisa Tercapai

Kompas.com - 26/11/2013, 19:54 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akan mengusung kesepakatan dari pertemuan WTO di Doha tentang dapat tercapainya subsidi pertanian sebesar 15 persen.

Gita mengatakan, keputusan terkait subsidi tersebut jauh lebih baik. Ini karena selama 12 tahun tidak pernah disetujui, sehingga belum menghasilkan keputusan baru mengenai subsidi pertanian.

"Ya, ini paket Bali, walaupun 5-10 persen dari total Putaran Doha, ini much better than zero selama 12 tahun. Kita harapan perdagangan untuk sistem multilateral ke depan," ujar Gita di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Gita mengatakan, saat ini subsidi pertanian negara maju sebesar 5 persen, sementara negara berkembang seperti Indonesia sebsar 10 persen. Ia mengharapkan Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya dapat menerapkan subsidi sebesar 15 persen.

"Nggak mungkin kita akan maju kalau kita masih dibatasi untuk melakukan subsidisasi dengan 5 sampai 10 persen saja. Nggak mungkin kita dibatasi untuk melakukan subsidisasi terhadap produk pertanian menggunakan mekanisme harga tahun 1986," ujar Gita.

Untuk itu, dia menekankan agar pihak Indonesia maupun negara berkembang harus bisa melakukan subsidi pertanian sebesar 15 persen dan di kisaran 5-10 persen.

"Subsidi 15 persen dari total output nasional, dan ini kan banyak produk-produk yang dekat dengan hati rakyat. Dan ini sudah disepakati, oleh khususnya AS. Ini selama 12 tahun nggak pernah disepakati dan mereka menurut saya sudah mau menunjukkan fleksibilitas," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Whats New
Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com