Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar Ini Izinkan Mobil Murah Tenggak Premium

Kompas.com - 01/12/2013, 15:35 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto tak mempersoalkan pengguna mobil murah mengisi tangki bahan bakarnya dengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan segmen mobil untuk rakyat. "Mobil murah pembelinya rakyat, silahkan pakai BBM bersubsidi, yang tidak boleh mobil ber-CC besar," kata Airlangga kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2013).

Menurut Airlangga mobil-mobil berkapasitas besar-lah yang perlu diatur konsumsi bahan bakarnya. Sementara itu, sebagaimana diketahui mobil murah hanya berkapasitas di kisaran 1.000-1.200 CC.

Saat ditanya bagaimana seharusnya regulasi konsumsi BBM bersubsidi oleh mobil ber-CC besar, politisi Partai Golkar ini mengakui pemerintah belum tegas mengatur. Memang saat ini PT Pertamina (Persero) sudah mulai menjalankan program monitoring BBM.

Namun, ia pun sanksi program radio frequency identification (RFID) tersebut bisa berjalan efisien untuk memastikan penggunaan BBM subsidi tepat sasaran.

"Pemerintah belum mengatur, hanya coba-coba pakai RFID yang pemanfaatan efisiensinya masih diragukan," pungkas Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan pemerintah masih melakukan pembicaraan dengan instansi terkait, seperti Gaikindo dan PT Pertamina (Persero) terkait apa yang bisa dilakukan untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi oleh mobil murah.

"Tahun ini insyaallah bisa keluar. Regulasinya itu bukan anjuran. Untuk membuat sanksinya itu, masih diskusi dengan kementerian terkait karena sanksi bukan kami yang berikan," kata Hidayat, Selasa (19/11/2013).

Di sisi lain, pemasangan RFID juga molor dari target. Untuk DKI Jakarta yang targetnya rampung Juli 2013 lalu, hingga saat ini baru 1 persen kendaraan yang terpasang RFID, dari sekitar 4 juta kendaraan bermotor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Whats New
Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Whats New
Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Whats New
Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Whats New
Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Whats New
Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Whats New
Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Whats New
Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Whats New
Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Whats New
Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Whats New
Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Whats New
Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Whats New
Nasabah Bank Jago Bertambah 3 Juta Setiap Tahun

Nasabah Bank Jago Bertambah 3 Juta Setiap Tahun

Whats New
RUPST MPXL Sepakati Pembagian Dividen dan Tambah Komisaris

RUPST MPXL Sepakati Pembagian Dividen dan Tambah Komisaris

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com