Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Diminta Tunda Pengesahan RUU Pulau-pulau Kecil

Kompas.com - 13/12/2013, 10:36 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Nelayan tradisional, dan petambak yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta DPR RI menunda pengesahan RUU revisi UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang rencananya diundangkan pada 19 Desember 2013.

Sebagaimana diketahui, revisi atas undang-undang ini dimaksudkan untuk mengundang investasi asing mendapatkan hak pengelolaan kekayaan Kepulauan Indonesia. Dewan Pembina KNTI Riza Damanik mendesak pemerintah memulihkan hak-hak nelayan tradisional, masyarakat pesisir dan adat, serta membatalkan keterlibatan asing dalam pengusahaan perairan pesisir Indonesia.

"Kami minta Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) melunasi kewajibannya mengeluarkan PP tentang Pemberdayaan Nelayan dan Petambak Skala Kecil," kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (13/12/2013).

Ia mengatakan, pengelolaan laut harus dilakukan oleh rakyat, bukan oleh orang asing. Hal itu sesuai dengan amanat Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957 yang intinya memperbesar keterlibatan rakyat mengelola, serta memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Deklarasi Djuanda mengharapkan pengelolaan oleh rakyat dapat memperkuat ketahanan nasional, termasuk pangan dan energi, serta mewujudkan keadilan sosial. "Kini, setelah 56 tahun Deklarasi Juanda, Presiden SBY justru mengkhianatinya dengan mengeluarkan Draf RUU (revisi) UU 27/2007," tutur Riza.

Asal tahu saja, hingga saat ini sebanyak 29 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia telah dikelola investor asing. Beberapa pengelola antara lain, Australia, AS, Swiss, Perancis, Brasil, Singapura dan Thailand, untuk usaha pariwisata, perikanan, hingga penampungan limbah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com